Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut banyak pejabat yang tidak mengikuti aturan dalam rangka pengadaan barang dan jasa pemerintahan.

Menurutnya, anggaran belanja barang dan modal pada saat ini mencapai Rp 1.200 triliun, di mana setiap kementerian/lembaga diwajibkan menggunakan produk UMKM.

Baca juga: Saat Luhut Komporin Gubernur BI Borong Produk Kerajinan Mutiara Lombok

"Tapi masih banyak pejabat kita yang mengabaikan aturan yang harus menggunakan produk dalam negeri, dan itu sudah masuk dalam LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)," papar Luhut saat pembukaan acara Karya Kreatif Indonesia (KKI) Sesi I dengan tema Eksotisme Lombok l, secara virtual, Rabu (3/3/2021).

Baca juga: Dave Laksono Temui Luhut Pandjaitan Diskusi Soal Pemimpin Muda dan Mubes Kosgoro 1957

Menurutnya, jika anggaran belanja barang dan modal dimanfaatkan membeli produk UMKM, maka akan berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional.

"Kalau angka ini setengahnya membeli produk dalam negeri, itu membuat jutaan lapangan kerja dan kehebatan kita," papar Luhut.

Luhut pun meminta semua pihak untuk bekerjasama dalam mengembangkan UMKM yang bersinergi dengan pariwisata di Indonesia, agar memiliki daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

"Ini saya minta harus bekerjasama terintegrasi, tidak ada segmented yang kental. Kesampingkan ego sektoral, jangan merasa ini kerja sendiri, ini bagian ramai-ramai," ucap Luhut.

"Saya titip para pejabat agar bekerja dengan hati, jangan merasa sombong dan hebat dalam posisi ini. Posisi ini hanya sementara. Apa yang kita konstribusi untuk rakyat, itu harus dilakukan," sambung Luhut.