"Harus diclearkan, ini adalah rencana dan berasnya hanya untuk cadangan Bulog. Jadi dipastikan tidak akan keluar ke pasar, impornya juga jangan sekarang, nanti bulan Agustus," katanya.

Selain itu, kata Rusli, pemerintah perlu juga menyampaikan ke petani, jika ada oknum yang beli gabah dengan harga murah sembari menyampaikan narasi akan ada impor beras, agar segera dilaporkan untuk ditindak.

"Pembeli ini harus dilaporkan, karena dia sengaja memanfaatkan momentum ini untuk menekan harga gabah petani," ujar Rusli.

Terpisah, guna mendorong peningkatan ekspor pertanian dan ekonomi berkelanjutan, diperlukan sinergi antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Demikian dikatakan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi saat melakukan pelepasan ekspor bersama produk pertanian senilai Rp 140 miliar ke-12 negara.

"Kerja sama ini merupakan permulaan untuk memastikan Indonesia mempunyai eksportir baru, sehingga ekonomi terus berkelanjutan dimasa yang akan datang," ujar Lutfi.

Komoditas yang diekspor pada kesempatan itu terdiri 34 jenis, di antaranya pentol bakso, sarang burung walet, pakan ternak, premik, cicak kering, lipan kering.

Kemudian, asam amino hewan L- Lysine sulfate, pakan ternak, susu pasteurisasi, susu, kelapa bulat, mentega kakao, bubuk kakao, biji kopi, cengkeh, dan serat campuran (sillage) allformilk.

Komoditas tersebut diekspor ke 12 negara tujuan, yaitu Amerika Serikat, Hongkong, Timor Leste, Jerman, Brunei Darussalam, Thailand, Tiongkok, Vietnam, Korea Selatan, Mesir, Singapura, dan Bangladesh.

Menurutnya, perdagangan menjadi salah satu sektor yang terpenting dalam menggeliatkan ekonomi.

"Dengan jumlah konsumsi Indonesia yang mencapai 59 persen dari produk domestik bruto Indonesia, kita harus menjaga konsumsi agar masyarakat dapat menggerakkan industri dan ekspor meningkat," ujarnya.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), sinergi lintas kementerian harus ditingkatkan.

Baca juga: Adanya Impor Beras Bisa Buktikan Kuatnya Mafia Pangan Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah

Baca juga: Komisi IV DPR: Pemerintah Harus Kaji Ulang Rencana Impor 1 Juta Ton Beras

Hal ini sebagai langkah strategis dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional, di tengah tantangan pandemi Covid-19 saat ini.

"Menghadapi pandemi ini dengan berbagai dampak yang ada, maka kerja sama antar sektor harus ditingkatkan," ucapnya.