TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana pemerintah yang akan mengimpor satu juta ton beras pada tahun 2021 dinilai bisa merugikan petani. Padahal para petani saat ini sudah berupaya terus meningkatkan produksi beras.

"Impor beras ini mengganggu kedaulatan pangan Indonesia dan juga merugikan petani," ujar Anggota Komisi IV DPR, Hermanto, Minggu (14/3/2021).

Menurutnya, anggaran untuk impor beras sebaiknya dialokasikan membeli beras yang akan segera panen pada area food estate.

"Lebih baik digunakan untuk membeli beras dari petani dan lahan food estate, agar hasil panen raya terserap semua guna mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani," tuturnya.

Hermanto pun menyebut, petani saat ini mengalami berbagai persoalan, seperti irigasi, pupuk, maupun penyerapan pemerintah terhadap produk pertanian.

"Persoalan cuaca, longsor, banjir yang berakibat pada perluasan lahan yang tidak efektif dan tidak produktif terhadap lahan pertanian," ucap Hermanto.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian menyatakan akan melakukan impor beras sebanyak 1 sampai 1,5 juta ton, yang dilakukan melalui penugasan kepada Perum Bulog untuk memenuhi kebutuhan tahun 2021.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2021, pada 4 Maret lalu.

Tidak hanya itu, pemerintah juga mengkaji kemungkinan impor komoditas lainnya selain beras, seperti daging dan gula.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah mengatakan, rencana impor beras pada tahun ini harus ditolak, karena tidak tepat dilakukan saat panen raya di berbagai daerah.

"Kenapa pemerintah ketika ada panen, harus ada narasi impor beras? Meskipun ini baru rencana. Adanya narasi ini membuat harga gabah di tingkat petani jadi turun," ucap Rusli.

Menurut Rusli, narasi impor beras, sangat dimungkinkan dimanfaatkan oleh oknum untuk mengambil keuntungan dengan menekan harga gabah petani.

Baca juga: Prabowo - Airlangga Bertemu, Bahas Politik, Perekonomian hingga Food Estate

Baca juga: Kementan Bentuk Tim Pendampingan Food Estate

"Oknum ini bisa saja bilang ke petani, kamu mau tidak jual gabah ke saya, kalau tidak harga turun karena akan ada impor beras," papar Rusli.

Ia pun menyarankan pemerintah untuk segera menetralisir narasi impor beras yang saat ini berkembang liar di masyarakat.