Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Pandemi Belum Hilang, PKS Minta Menhub Jangan Bikin Blunder Bolehkan Masyarakat Mudik Lebaran

Kebijakan tidak melarang mudik Lebaran 2021 dikhawatirkan Netty memicu lonjakan kasus baru Covid-19.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Choirul Arifin
zoom-in Pandemi Belum Hilang, PKS Minta Menhub Jangan Bikin Blunder Bolehkan Masyarakat Mudik Lebaran
Tribunnews/Irwan Rismawan
Sejumlah calon penumpang antre lapor di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (24/4/2020). Tribunnews/Irwan Rismawan 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher meminta Kementerian Perhubungan mempertimbangkan ulang rencananya yang akan membolehkan masyarakat mudik Lebaran tahun 2021 ini. 

Netty beralasan, vaksinasi Covid-19 yang telah dilakukan kepada sebagian masyarakat jangan dijadikan alasan untuk memperbolehkan mobilitas penduduk begitu longgar di momen mudik Idul Fitri. 

"Pertimbangkan kembali semua aspeknya. Jangan sampai kita menyesal di akhir. Program vaksinasi yang sedang berjalan jangan dijadikan dalih untuk merasa aman dan mengabaikan prokes serta pembatasan mobilitas penduduk," ujar Netty, kepada wartawan, Kamis (17/3/2021). 

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,  untuk melangsungkan program vaksinasi Covid-19 warga lanjut usia (lansia) dan perkerja publik DKI Jakarta di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (14/3/2021)
Program itu dilakukan secara cuma-cuma alias gratis dengan periode pelaksanaan pada 8 Maret-31 Juni 2021. Selama 7 hari pelaksanaan vaksin sudah 40.000 orang yang menerima vaksin Covid 19. WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar program vaksinasi Covid-19 warga lanjut usia (lansia) dan perkerja publik DKI Jakarta di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (14/3/2021).  (WARTA KOTA/WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN)

Kebijakan tidak melarang mudik Lebaran 2021 dikhawatirkan Netty memicu lonjakan kasus baru Covid-19.

Baca juga: Mudik Lebaran Tak Dilarang, Kemenhub Diminta Batasi Angkutan Penumpang Maksimal 50 Persen

Padahal menurutnya angka kasus baru Covid-19 di Indonesia masih tinggi dan angka kematiannya jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata dunia. 

Baca juga: Meski Tak Dilarang, DPR Minta Masyarakat Tahan Diri untuk Mudik Lebaran

"Selain itu pengalaman kita menunjukkan bahwa terjadi lonjakan kasus setiap kali terjadi mobilitas masyarakat pada saat liburan panjang," jelasnya. 

Berita Rekomendasi

Berdasarkan laporan Satgas Penanganan Covid-19, kasus kematian meningkat 74,80 persen pada periode 22-28 Februari 2021.

Menurut Netty, penyebab tingginya angka kematian Covid-19 erat kaitannya dengan kebijakan testing, tracing dan treatment yang masih lemah.

"Kebijakan 3T sebagai salah satu cara dalam menyelesaikan Covid-19 masih lemah. Untuk ukuran Indonesia yang jumlah penduduknya sekitar 270 juta, seharusnya angka testing kita mencapai 200 - 300 ribu per hari," kata dia. 

Belajar dari India

Dia meminta pemerintah untuk belajar dari pengalaman India yang angka Covid-19-nya turun drastis akibat gencarnya testing yang mereka lakukan. 

"Dengan kondisi masih lemahnya kebijakan 3T dan tingginya angka kematian, bagaimana mungkin pemerintah memberi kelonggaran mobilitas masyarakat melalui ketiadaan pelarangan mudik lebaran?" tanya Netty. 

Menhub  Bolehkan Mudik

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas