Pandemi Belum Hilang, PKS Minta Menhub Jangan Bikin Blunder Bolehkan Masyarakat Mudik Lebaran
Kebijakan tidak melarang mudik Lebaran 2021 dikhawatirkan Netty memicu lonjakan kasus baru Covid-19.
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Choirul Arifin
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan pemerintah tidak akan melarang masyarakat untuk mudik pada Lebaran 2021 meski pandemi belum selesai.
Meski begitu, Kemenhub akan tetap menyiapkan pelaksanaan mudik dengan ketat dan fokus untuk melakukan tracing terhadap masyarakat yang melakukan perjalanan jarak jauh.
"Terkait mudik lebaran nanti, kami tentunya akan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19 terkait seperti apa mekanismenya," kata Budi dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Selasa (16/3/2021).
Budi juga mengungkapkan, saat mudik lebaran 2021 nanti diprediksi akan ada peningkatan jumlah kendaraan baik transportasi umum ataupun mobil pribadi.
"Kami memprediksi akan ada lonjakan pergerakan kendaraan, hal ini karena telah adanya vaksin yang meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk melakukan perjalanan nanti," kata dia.
"Dengan adanya layanan tes Covid-19 menggunakan GeNose C19 di stasiun kereta api juga menjadi faktor masyarakat ingin melakukan perjalanan ditambah lagi harga yang ditawarkan untuk satu kali tes sangat terjangkau," ujar Budi.
Ketua MPR Minta Batasi Penumpang
Terkait hal itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta agar Kementerian Perhubungan membatasi jumlah angkutan penumpang selama arus mudik dan arus balik lebaran mendatang.
"Pemerintah, dalam hal ini Kemenhub bersama Satgas Penanganan Covid-19 harus mengantisipasi terjadinya potensi penularan Covid-19 dalam arus mudik Lebaran 2021, dengan menetapkan angkutan penumpang hanya diperbolehkan maksimal 50 persen saja," ujarnya kepada wartawan, Kamis (18/3/2021).
Dia juga meminta agar persiapan dalam menghadapi kebijakan mudik lebaran 2021 untuk diatur secara ketat, terutama perihal protokol kesehatan.
"Seperti syarat kesehatan, testing, dan tracing kepada masyarakat yang akan bepergian baik melalui darat, laut, dan udara, harus melalui mekanisme yang ketat," jelasnya.
Politikus Golkar itu turut meminta Kementerian Perhubungan bekerjasama dengan pengelola transportasi darat, laut, dan udara dalam memantau persiapan dan proses mudik.
Yang terpenting, kata Bamsoet, perlu ada persiapan skenario jam keberangkatan yang jelas.
Sehingga tidak terjadi penumpukan massa dan protokol kesehatan tetap dapat diterapkan secara maksimal.
"Kemenhub harus mempersiapkan seluruh keperluan dan kuota transportasi untuk arus mudik dan arus balik Lebaran 2021, sehingga tidak menimbulkan kluster baru dalam arus mudik Lebaran 2021," tandasnya.
Perayaan Lebaran tahun ini diperkirakan masih dalam suasana pandemi Covid-19.
Satgas Penanganan Covid-19 meminta agar masyarakat secara bijak menyikapi bakal diperbolehkannya mudik tahun ini.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.