Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher meminta Kementerian Perhubungan mempertimbangkan ulang rencananya yang akan membolehkan masyarakat mudik Lebaran tahun 2021 ini. 

Netty beralasan, vaksinasi Covid-19 yang telah dilakukan kepada sebagian masyarakat jangan dijadikan alasan untuk memperbolehkan mobilitas penduduk begitu longgar di momen mudik Idul Fitri. 

"Pertimbangkan kembali semua aspeknya. Jangan sampai kita menyesal di akhir. Program vaksinasi yang sedang berjalan jangan dijadikan dalih untuk merasa aman dan mengabaikan prokes serta pembatasan mobilitas penduduk," ujar Netty, kepada wartawan, Kamis (17/3/2021). 

Kebijakan tidak melarang mudik Lebaran 2021 dikhawatirkan Netty memicu lonjakan kasus baru Covid-19.

Baca juga: Mudik Lebaran Tak Dilarang, Kemenhub Diminta Batasi Angkutan Penumpang Maksimal 50 Persen

Padahal menurutnya angka kasus baru Covid-19 di Indonesia masih tinggi dan angka kematiannya jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata dunia. 

Baca juga: Meski Tak Dilarang, DPR Minta Masyarakat Tahan Diri untuk Mudik Lebaran

"Selain itu pengalaman kita menunjukkan bahwa terjadi lonjakan kasus setiap kali terjadi mobilitas masyarakat pada saat liburan panjang," jelasnya. 

Berdasarkan laporan Satgas Penanganan Covid-19, kasus kematian meningkat 74,80 persen pada periode 22-28 Februari 2021.

Menurut Netty, penyebab tingginya angka kematian Covid-19 erat kaitannya dengan kebijakan testing, tracing dan treatment yang masih lemah.

"Kebijakan 3T sebagai salah satu cara dalam menyelesaikan Covid-19 masih lemah. Untuk ukuran Indonesia yang jumlah penduduknya sekitar 270 juta, seharusnya angka testing kita mencapai 200 - 300 ribu per hari," kata dia. 

Belajar dari India

Dia meminta pemerintah untuk belajar dari pengalaman India yang angka Covid-19-nya turun drastis akibat gencarnya testing yang mereka lakukan. 

"Dengan kondisi masih lemahnya kebijakan 3T dan tingginya angka kematian, bagaimana mungkin pemerintah memberi kelonggaran mobilitas masyarakat melalui ketiadaan pelarangan mudik lebaran?" tanya Netty. 

Menhub  Bolehkan Mudik

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan pemerintah tidak akan melarang masyarakat untuk mudik pada Lebaran 2021 meski pandemi belum selesai.

Meski begitu, Kemenhub akan tetap menyiapkan pelaksanaan mudik dengan ketat dan fokus untuk melakukan tracing terhadap masyarakat yang melakukan perjalanan jarak jauh.

"Terkait mudik lebaran nanti, kami tentunya akan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19 terkait seperti apa mekanismenya," kata Budi dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Selasa (16/3/2021).

Budi juga mengungkapkan, saat mudik lebaran 2021 nanti diprediksi akan ada peningkatan jumlah kendaraan baik transportasi umum ataupun mobil pribadi.

"Kami memprediksi akan ada lonjakan pergerakan kendaraan, hal ini karena telah adanya vaksin yang meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk melakukan perjalanan nanti," kata dia.

"Dengan adanya layanan tes Covid-19 menggunakan GeNose C19 di stasiun kereta api juga menjadi faktor masyarakat ingin melakukan perjalanan ditambah lagi harga yang ditawarkan untuk satu kali tes sangat terjangkau," ujar Budi.

Ketua MPR Minta Batasi Penumpang

Terkait hal itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta agar Kementerian Perhubungan membatasi jumlah angkutan penumpang selama arus mudik dan arus balik lebaran mendatang.

"Pemerintah, dalam hal ini Kemenhub bersama Satgas Penanganan Covid-19 harus mengantisipasi terjadinya potensi penularan Covid-19 dalam arus mudik Lebaran 2021, dengan menetapkan angkutan penumpang hanya diperbolehkan maksimal 50 persen saja," ujarnya kepada wartawan, Kamis (18/3/2021).

Dia juga meminta agar persiapan dalam menghadapi kebijakan mudik lebaran 2021 untuk diatur secara ketat, terutama perihal protokol kesehatan.

"Seperti syarat kesehatan, testing, dan tracing kepada masyarakat yang akan bepergian baik melalui darat, laut, dan udara, harus melalui mekanisme yang ketat," jelasnya.

Politikus Golkar itu turut meminta Kementerian Perhubungan bekerjasama dengan pengelola transportasi darat, laut, dan udara dalam memantau persiapan dan proses mudik.

Yang terpenting, kata Bamsoet, perlu ada persiapan skenario jam keberangkatan yang jelas.

Sehingga tidak terjadi penumpukan massa dan protokol kesehatan tetap dapat diterapkan secara maksimal.

"Kemenhub harus mempersiapkan seluruh keperluan dan kuota transportasi untuk arus mudik dan arus balik Lebaran 2021, sehingga tidak menimbulkan kluster baru dalam arus mudik Lebaran 2021," tandasnya.

Perayaan Lebaran tahun ini diperkirakan masih dalam suasana pandemi Covid-19.

Satgas Penanganan Covid-19 meminta agar masyarakat secara bijak menyikapi bakal diperbolehkannya mudik tahun ini.