Tribun Bisnis

Pengamat: KPPU Perlu Dilibatkan dalam Pengalihan Frekuensi

Kamilov Sagala, mengatakan pengalihan frekuensi itu bisa masuk menjadi ranah KPPU karena bisa terkait dengan persaingan usaha

Editor: Sanusi
Pengamat: KPPU Perlu Dilibatkan dalam Pengalihan Frekuensi
Istimewa
Ilustrasi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah pihak menyarankan perlunya keterlibatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam proses pengalihan frekuensi seperti yang diatur dalam PP Postelsiar yang baru dikeluarkan pemerintah akhir Februari lalu.

Dalam pasal 55 PP nomor 46 Tahun 2021, pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio dapat melakukan pengalihan hak penggunaan frekuensi radio kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya.

Baca juga: Penguasaan Frekuensi bisa Jadi Bahan Perhitungan KPPU

Pengalihan itu harus mendapatkan izin dari Menteri Komunikasi dan Informasi (Kominfo).

Pengamat telekomunikasi Kamilov Sagala, mengatakan pengalihan frekuensi itu bisa masuk menjadi ranah KPPU karena bisa terkait dengan persaingan usaha.

"Frekuensi itu kan termasuk aset. Perusahaan tanpa aset seperti mobil tanpa bensin, tidak bisa bergerak. Jadi KPPU perlu masuk bila ada rencana pengalihan aset atau frekuensi," ujar kamolov, dalam webinar yang diselengarakan Indotelko, Rabu (24/3/2021).

Direktur Indonesia ICT Institute Heru Sutadi, menyarankan sebaiknya ada lembaga lain yang perlu ikut dalam memberikan pertimbangan atau evaluasi atas pengajuan izin pengalihan frekuensi itu.

"Bila dulu ada BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia), sekarang bisa melalui KPPU," kata Heru.

Saat ini yang berkembang adalah pengalihan frekuensi bisa dilakukan dalam kerangka merger. Tapi bisa juga sebenarnya pengalihan frekuensi itu dalam model lain seperti kerja sama operasi.

Komisioner KPPU Guntur Saragih mengatakan bahwa pihaknya terbentur pada ketentuan yang ada untuk memberikan pertimbangan. Sebab KPPU hanya memperoleh pemberitahuan bila rencana itu sudah terlaksana.

"Kami ini sifatnya post notifikasi. Bila sudah ada kesepakatan, mereka melapor kepada kami, baru kami bisa bergerak memberikan pendapat apa menolak, menerima dengan catatan atau remedys atau memang bisa diterima karena tidak melanggar prinsip persaingan usaha," ujar Guntur.

Halaman
12
Ikuti kami di
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas