Proyek Infrastruktur Kementerian PUPR di TW I Rp 81,4 Triliun
Tiga provinsi dengan progres teratas adalah Maluku Utara (97 persen), Bali (84 peraen), dan Kalimantan Timur (81 persen).
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memulai pelelangan dini dalam percepatan realisasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur Tahun Anggaran (TA) 2021 sejak Oktober 2020.
Dalam sistem e-monitoring Kementerian PUPR pada 31 Maret 2021, pekerjaan infrastruktur yang terkontrak sebanyak 5.344 paket senilai Rp 81,4 triliun dari total paket kontraktual TA 2021 sebanyak 7.383 paket senilai Rp 105,28 triliun.
Jumlah paket terkontrak tersebut akan terus bertambah seiring waktu.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, belanja infrastruktur PUPR seperti pembangunan dan pemeliharaan bendungan, irigasi, jalan, jembatan, sanitasi, sistem air minum, penataan kawasan, infrastruktur di kawasan strategis pariwisata, dan rumah MBR terus dilaksanakan.
"Saya pastikan kegiatan kegiatan strategis di Kementerian PUPR tetap berjalan dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus menjadi stimulus bagi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dampak Pandemi Covid-19," kata Basuki, Kamis (1/4/2021).
Baca juga: Sebagian Bandara Kertajati akan Difungsikan Sebagai Bengkel Pesawat
Capaian progres fisik hingga saat ini sebesar 19,64 persen, dengan serapan anggaran sebesar 18,54 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 134,94 triliun.
Baca juga: Menteri PUPR Beri Deadline Penanganan Longsor Tol Cipali Km 122 Selesai April 2021
Untuk infrastruktur Bidang Sumber Daya Air total paket terkontrak sebanyak 1.525 paket dari total paket kontraktual TA 2021.
Tiga provinsi dengan progres teratas adalah Maluku Utara (97 persen), Bali (84 peraen), dan Kalimantan Timur (81 persen).
Selanjutnya untuk infrastruktur peningkatan kualitas jalan dan jembatan paket terkontrak sebanyak 1.949 paket dari total kontraktual sebanyak 2.593 paket, dengan provinsi teratas Maluku (95 persen), Kepulauan Riau (88 persen), dan Riau (87 persen).
Kemudian paket terkontrak infrastruktur permukiman sebanyak 786 paket dari total kontraktual sebanyak 1.319 paket dengan provinsi teratas Kalimantan Utara (95 persen), Kalimantan Tengah (77 persen), dan Kepulauan Riau (72 persen).
Terakhir di Bidang Perumahan paket terkontrak sebanyak 333 paket dari total paket kontraktual TA 2021 sebanyak 606 paket dengan tiga provinsi dengan progres teratas yakni Kepulauan Riau (100 persen), Kepulauan Bangka Belitung (100 persen), dan Sumatera Barat (78 persen).
