Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Akademisi hingga Asosiasi Minta Pemerintah Segera Susun Roadmap Industri Hasil Tembakau

Industri hasil tembakau perlu roadmap atau peta jalan untuk menjamin kepastian dan keberlangsungan Industri itu sendiri

Akademisi hingga Asosiasi Minta Pemerintah Segera Susun Roadmap Industri Hasil Tembakau
TRIBUN JABAR/Zelphi
ilustrasi: Petani tembakau memperlihatkan daun tembakau yang siap panen dari kebun mereka di Desa Sukawangi, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah diminta bersikap adil dalam memperlakukan industri hasil tembakau (IHT).

Agar pemerintah dapat menjalankan sikap yang fair atau adil terhadap industri hasil tembakau. Di satu sisi pemerintah perlu memperhatikan pengendalian konsumsi lewat kenaikan cukai dan harga jual eceran, di sisi lain perlu mempertahankan keberadaan dan keberlangsungan industri tersebut, untuk penyerapan tenaga kerja dan perekonomian, pemerintah perlu segera membuat roadmap atau peta jalan IHT.

Baca juga: Pemerintah Diharapkan Beri Relaksasi Cukai bagi IHT Akibat Pandemi Covid-19

Hal tersebut disampaikan Peneliti Pusat Pengkajian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Imanina Eka Dalilah dan sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Pusat Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Wening Swasono, Rabu (8/4/2021).

“Industri hasil tembakau perlu roadmap atau peta jalan untuk menjamin kepastian dan keberlangsungan Industri itu sendiri. Namun yang perlu diperhatikan adalah dalam proses pembuatan roadmap tersebut harus melibatkan stakeholder terkait. Dalam hal ini pelaku industri hasil tembakau baik skala besar maupun skala menengah dan kecil,” tegas Peneliti PPKE Universitas Brawijaya, Imanina Eka Dalilah.

Baca juga: Wacana Cukai Naik 17 Persen, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Kondisi IHT di Tengah Pandemi

Menurut Imanina, roadmap yang dibentuk nanti semacam buku acuan, guideline yang dapat digunakan sebagai pedoman bersama dalam merumuskan kebijakan IHT. Baik dari segi jumlah produksi rokok, besaran cukai setiap tahunnya, dan yang lainnya.

Sependapat dengan Imanina, Sekjen Pengurus Nasional APTI Wening Swasono, berpendapat roadmap yang dibuat pemerintah tidak perlu dalam bentuk undang undang. Namun kesepakatan bersama antara para menteri dan pelaku industri hasil tembakau itu sendiri.

Dengan demikian proses pembuatannya selain melibatkan para pelaku IHT dan Kementerian Perindustrian juga melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan.

“Yang berkompeten menyiapkan roadmap industri hasil tembakau adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, kementerian tenaga kerja, selain para pelaku industri hasil tembakau itu sendiri. Sehingga masing masing kementerian tidak berjalan sendiri sendiri dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan IHT,” tegas Wening Swasono.

Sedangkan Imanina berpendapat, yang pantas memimpin pembuatan roadmap untuk IHT adalah Menteri Kordinator bidang perekonomian. Pihak Menko Perekonomian perlu melibatkan pelaku industri hasil tembakau seperti asosiasi petani tembakau atau, pengurus gabungan pabrik rokok (Gapero atau Gappri)

“Kementerian Perekonomian sebagai koordinator dapat memimpin dalam pembuatan roadmap ini dengan melibatkan kementerian lain yang terkait, termasuk Kementerian Kesehatan, serta pihak-pihak terkait lainnya,” Papar Imanina.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas