TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Kementerian Keuangan percaya diri atau pede akselerasi ekonomi bisa mulai terjadi di 2021 setelah mengalami kontraksi tahun lalu minus 2,19 persen. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, di antara pihaknya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI) saling mendukung. 

Karena tidak semua policy bisa dilakukan pemerintah, kadang-kadang melalui saluran di tempatnya sektor keuangan, di mana kemudian OJK memberikan bantuan, dan BI dari sisi sektor moneter. 

"Dengan kerja bersama ini, kita bisa menahan ekonomi yang kontraksinya sangat dalam dari minus 5,3 persen menjadi sekarang minus 2,19 persen di kuartal keempat. Kita berharap di tahun 2021 akselerasi terjadi,” ujarnya di Bali, Sabtu (10/4/2021).

Baca juga: Kebijakan OJK Redam Volatilitas Pasar Modal dan Restrukrisasi Jalan Terus 

Pemerintah dinilainya juga berupaya untuk mendukung sektor pariwisata dengan memberikan stimulus pariwisata di tahun ini, satu di antaranya melalui hibah pariwisata dan belanja di kementerian dan lembaga. 

"Selain itu, Kementerian Keuangan juga sudah mengeluarkan PMK baru yang memberikan relaksasi penjaminan kredit yang bisa dimanfaatkan untuk sektor perhotelan, restoran, dan pariwisata," pungkas Sri Mulyani. 

Adapun di dalam APBN 2021, terdapat anggaran PEN yang meningkat 22 persen menjadi Rp 699,43 triliun, yang terbesar menyasar kesehatan sebesar Rp 176,30 triliun. 

Selain itu, dukungan sosial sebesar Rp 157,41 triliun, dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp 184,83 triliun, insentif usaha sebesar Rp 58,46 triliun serta Rp 122,44 triliun untuk dukungan program prioritas.