Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

ASN Buat Petisi THR Kecil, Komisi XI DPR: Ada Ketidakadilan

Perlakuan tidak adil pembayaran tukin di antara Direktorat Jenderal Kemenkeu ini sudah lama saya dengar rumornya," kata Misbakhun.

ASN Buat Petisi THR Kecil, Komisi XI DPR: Ada Ketidakadilan
Runi/Man (dpr.go.id)
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR M. Misbakhun menyoroti munculnya petisi dari para aparatur sipil negara (ASN) yang mengeluh nilai tunjangan hari raya (THR) pada tahun ini. 

THR Lebaran 2021 dinilai kecil karena hanya berupa gaji pokok (gapok) plus tunjangan melekat, tanpa menyertakan tunjangan kinerja (tukin).

Misbakhun menilai, pencairan THR ASN 2021 dilaksanakan melalui formulasi yang berbeda, antara Peraturan Pemerintah (PP) dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). 

"Ada perbedaan antara keinginan Presiden Jokowi di PP dengan PMK yang dibuat SMI (Sri Mulyani) sebagai Menkeu. Saya tidak tahu apa motivasi Menkeu membuat formulasi yang berbeda. Ini jelas kontroversial," kata Misbakhun, Selasa (4/5/2021).

Baca juga: THR ASN Jadi Polemik, Wakil Ketua DPD RI Bela Sri Mulyani

Menurutnya, protes ASN terhadap THR sangat masuk akal dan rasional, karena merasa ada ketidakadilan dari sikap Menteri Keuangan. 

Baca juga: Wakil Ketua MPR Minta Pemerintah Realokasi THR Pejabat Negara untuk Bayarkan THR ASN Secara Penuh

"Ini bagian suara hati dan suara batin para ASN yang merasa diperlakukan tidak adil, karena apa yg sudah menjadi hak mereka menurut PP tapi diamputasi di PMK," tuturnya. 

Terlepas soal perjuangan mendapatkan haknya sebagai ASN, kata Misbakhun, petisi ini juga bagus telah dibuat agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tahu ada suara-suara yang merasa diperlakukan secara tidak adil Menteri Keuangan.

"Soal Kemensultan yang disinggung oleh petisi dugaan saya itu mengarah kepada Kementrian Keuangan. Karena selama ini dari sisi tukin, IPK dan insentif lainnya Kementrian Keuangan memang lebih besar jumlah nilai nominal rupiah dan grading nya," paparnya. 

Sedangkan unit eselon 1 di Kemenkeu yang diduga saat ini sudah menerima empat kali tukin, Misbakhun menduga yaitu Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Choirul Arifin
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas