Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Ritel Modern Seluruh Indonesia (Aprindo) mengecam kebijakan kepala daerah yang menutup opersional pusat perbelanjaan saat libur lebaran 2021.

Ketua Aprindo Roy N Mandey menjelaskan ada beberapa kota yang secara tiba-tiba melakukan penutupan mal seperti Kota Pekanbaru, Kota Banjarbaru beberapa daerah lainnya.

“Kami yang sudah investasi dengan menyediakan barang, demi ketersediaan barang dan berupaya menjaga kestabilan harga tentunya akan berdampak pada kerusakan barang, terutama komoditi segar/fresh (sayurmayur, buah-buahan), daging, ikan, makanan & minuman jika toko diharuskan tutup mendadak, tanpa persiapan sebelumnya,” kata Roy kepada wartawan, Rabu (12/5/2021).

Baca juga: Malaysia Mulai Lockdown Hari Ini, Puluhan Ribu WNI Terpaksa Mudik Karena Kehilangan Pekerjaan

Dia menilai penutupan mall dan ritel merupakan praktek arogansi dari kepala daerah karena dikeluarkan sangat mendadak.

Menurutnya, keputusan ini sama sekali tidak melibatkan perwakilan dan pelaku usaha untuk mencari solusi.

“Padahal selama ini kami tetap bertahan beroperasional memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, walaupun telah merugi sepanjang 15 bulan akibat dampak pandemi.

Baca juga: Warga Malaysia Hadapi Idul Fitri dengan Suram di Tengah Lockdown, tapi Rindu Kampung Halaman

Kami telah menyediakan kebutuhan pokok sehari hari bagi masyarakat menjelang Lebaran dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dengan maksimal serta terbukti tetap komit dan konsisten sehingga bukan cluster pandemik selama 15 bulan pandemik terjadi,” jelas Roy.

Aprindo mengharapkan pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang mempersulit dan mematikan kondisi pelaku usaha, sehingga gerai/toko tutup, mem-PHK para pekerja, tergerusnya investasi serta mengurangi potensi PPN & retribusi PAD.

Baca juga: Dampak Lockdown India, Seorang Pria Ditemukan Pungut Makanan dari Tempat Pembuangan Sampah

Menurut dia, ada kecenderungan dan indikasi sense of crisis yang sirna ketika diperlukan pengaturan yang seimbang antara kesehatan dan ekonomi, pada beberapa kepala daerah yang seringkali multitafsir.

“Harapan kami SE penutupan pelarangan malla dan ritel dari Pemerintah Daerah agar dikaji ulang. Ini sejalan dengan semangat kebijakan kearifan pemerintah pusat, "rem dan gas", mengutamakan kesehatan dan membangkitkan ekonomi," jelas Roy.