Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Produksi boks pendingin vaksin masih mengandalkan impor padahal hal ini bisa menjadi peluang bagi produsen dalam negeri.

Ketersediaan bahan baku seperti biji plastik dari industri-industri di Indonesia pun terbilang mencukupi.

Wakil Rektor Universitas Nasional (Unas) sekaligus pengamat ekonomi, Suryono Effendi menyayangkan lambannya pemerintah yang tak sigap mendorong pelaku usaha swasta berpartisipasi menyiapkan produksi sarana prasarana vaksin.

Menurut Suryono, padahal dengan membuka peluang kepada pelaku usaha swasta memproduksi produk sarana prasarana vaksin, akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional yang terpuruk setahun belakangan akibat pandemi.

"Di sinilah perlu kepekaan pemerintah. Jangan apa-apa andalkan impor. Padahal kita juga bisa.

Baca juga: Aman dan Penuhi Syarat Mutu, BPOM Izinkan Kembali Penggunaan Vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547

Kalau saja boks pendingin vaksin, sarana distribusinya, sudah mampu diproduksi domestik, maka membuka lapangan kerja, ada perbaikan pendapatan diperoleh pelaku usaha yang berdampak ke peningkatan ekonomi nasional," ucap Suryono, Kamis (27/5/2021).

Suryono mengatakan, pemerintah seperti tidak melihat peluang tersebut yang berimplikasi positif terhadap ekonomi negara.

Kebiasaan ketergantungan bahan baku impor terasa amat melekat.

"Ekonomi nasional minus sekitar 5 persen akibat Covid-19 setahun kemarin.

Inilah waktunya mengerek lagi dengan menciptakan peluang-peluang kerja. Aktivitas ekonomi bisa bergerak lagi karena ada produksi," ujar Suryono.

Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa produk impor masih mendominasi sarana prasarana pendukung kegiatan vaksinasi. 

Baca juga: Vaksinasi Massal Raih Rekor Muri, Puan: Ini Semangat Kebhinekaan

Menko Luhut menyinggung keras Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) karena masih banyak produk impor yang dijajakan di layanan e-katalog.

"Saya titip LKPP ini lebih terbuka. Di LKPP ini banyak barang impor yang masuk di listnya (e-katalog)," ujar Luhut dalam pembukaan Festival UMKM Joglosemar.

Hasil pantauan Luhut, Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP), masih banyak produk impor yang dijajakan di layanan e-katalog namun sayangnya banyak produk buatan lokal tidak masuk e-katalog padahal banyak produk inovasi yang sebenarnya sudah berhasil diproduksi dalam negeri.