Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, berencana untuk memangkas jumlah anggota Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Menteri Erick berencana, nantinya, total anggota Komisaris di maskapai berkode saham GIAA tersebut hanya tersisa dua atau tiga Komisaris saja.

Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto memuji langkah yang akan diambil oleh Menteri Erick terkait pemangkasan jumlah Komisaris.

Baca juga: Ada Wacana Pembayaran Gaji Komisaris Garuda Indonesia Dihentikan, Menteri BUMN: Usulan Bagus!

Karena menurut Toto, pada dasarnya fungsi Dewan Komisaris hanya mengawasi kinerja jajaran Direksi.
Sehingga tidak diperlukan jumlah yang berlebih.

“Fungsi Dewan Komisaris itu mengawasi kinerja Direksi BUMN. Jadi tugasnya monitoring , bukan eksekusi kebijakan. Maka tidak dibutuhkan jumlah komisaris yang berlebihan di BUMN,” ujarnya saat dihubungi Tribunnews, Kamis (3/6/2021).

Meski hanya mengawasi, lanjut Toto, Dewan Komisaris harus memiliki kemampuan penunjang agar pekerjaannya dapat berjalan dengan efektif.

Beberapa hal yang harus dikuasai adalah kemampuan audit serta kemampuan untuk memantau risiko.

Terkait figur atau sosok yang cocok untuk mengisi jabatan Komisaris Garuda Indonesia, Toto mengungkapkan, harus seseorang yang memiliki kompetensi dan akses di sektor keuangan.

Tak hanya itu, figur yang berpengalaman dalam menangani restrukturisasi korporasi secara radikal, juga sangat dibutuhkan untuk Garuda Indonesia.

“Dengan figur semacam ini, maka fungsi pengawasan dan monitoring serta nasehat kepada direksi bisa dilakukan dengan efektif,” pungkas Toto.

Sebagai informasi, total anggota Dewan Komisaris Garuda Indonesia saat ini terdapat 5 orang.

Kelima nama tersebut adalah Triawan Munaf, Chairal Tanjung, Elisa Lombantoruan, Yenny Wahid, dan Peter Frans Gontha.

Kinerja Garuda Indonesia Jeblok, Muncul Wacana Stop Gaji dan Pangkas Jumlah Komisaris