Pimpinan Komisi VI DPR Minta Dirut Garuda Jadi Raja Tega Agar Tak Senasib Merpati
Martin Manurung meminta Direktur Utama PT Garuda Indonesia Irfan Setiaputra bersikap tegas dalam menyelamatkan maskapai berpelat merah.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Sanusi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung meminta Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Irfan Setiaputra bersikap tegas dalam menyelamatkan maskapai berpelat merah.
"Saya mengatakan ke pak Irfan selaku Dirut, harus raja tega. Dalam arti lakukan semua langkah yang mungkin membuat Garuda itu cut loss, sehingga tidak harus memiliki opsi likuidasi. Kita ingin Garuda sebagai nasional flight carrier bisa bertahan, tidak bernasib seperti Merpati," kata Martin, Jumat (18/6/2021).
Baca juga: Garuda Indonesia Putuskan Tunda Pembayaran Kupon Sukuk Global
Martin pun menyarankan manajemen Garuda melakukan tiga hal dengan duduk bersama semua pemangku kepentingan, termasuk para karyawan Garuda.
Pertama, kata Martin, manajemen harus membuat minimum operasional Garuda agar bisa berjalan dan tidak mengalami kerugian.
"Rute-rute yang dijalani memang ada duitnya. Tidak ada lagi rute yang sementara ini rugi, terus diterbangi," ucap Martin.
Kemudian, adanya opini yang menyatakan karyawan Garuda berlebihan dari kebutuhannya, Martin meminta isu tersebut harus dibicarakan ke pihak-pihak terkait secara bersama.
"Lalu Garuda ini full service, tidak bisa pesawat ATR dan segala macam jalan, kasih saja ke Citilink karena pasti rugi kalau full service itu dijalani Garuda di rute tipis. Jadi tombol restart pertama, harus sepakati minimum operasionalnya seperti apa?," paparnya.
Langkah kedua, Martin menyebut Garuda harus melakukan renegosiasi dengan lessor secara intens dan melaporkan secara berkala kepada publik, maupun Komisi VI DPR sebagai wakil rakyat.
"Jangan lagi menganggap ini tidak ada persoalan, dan kita bisa cek harga langsung itu dengan kompetitor," ucap politikus NasDem itu.
Sedangkan yang ketiga, penegakan hukum harus dilakukan, tanpa pandang bulu. Sehingga, tidak ada pembiaran inefisiensi dan segala macam ketidakwajaran keuangan.
"Saya katakan raja tega. Kalau ada miss manajemen, ada kontrak tidak bener, ya diputus, tidak bisa dibiarkan," tuturnya.
"Kalau tiga hal ini sudah dilakukan, baru kita tahu berapa si yang dibutuhkan penyertaan modal negara kepada Garuda untuk dia bertahan," sambung Martin.
BEI Gembok Saham Garuda Indonesia Akibat Tunda Pembayaran Sukuk Jatuh Tempo
