Tandatangani MoU dengan BPIP, Pemkot Palu Berkomitmen Membumikan Nilai Pancasila
Iqbal memaparkan mengenai rencana pelaksanaan kegiatan nasional dalam bentuk launching atau pencanangan akseptasi aktualisasi Pancasila skala nasional
Editor: Dewi Agustina
TRIBUNNEWS.COM - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) kembali melakukan pembinaan Pancasila di Kota Palu, Sulawesi Tengah, melalui acara bertajuk ‘Rajut Erat Nilai-Nilai Pancasila’, Jumat (18/6/2021).
Kota Palu merupakan salah satu daerah yang kerap mendapatkan pembinaan dari BPIP tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila.
"Kota Palu paling sering dikunjungi oleh BPIP untuk diberikan pembinaan dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Apresiasi sebesar-besarnya kepada BPIP yang telah hadir menjadi keynote speaker dan narasumber acara Dialog Kebangsaan," ujar Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Muhammad Iqbal.
Iqbal mengatakan, Pancasila harus selalu dijaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Karena itu, kerja sama dengan BPIP diperlukan agar nilai-nilai Pancasila tetap terjaga. Sehingga, edukasi Pancasila bagi masyarakat tetap terjaga.
"Anak bangsa kita tidak boleh melakukan hal yang bersimpangan dengan Pancasila karena mempertahankan Pancasila sama dengan menjaga NKRI," tegasnya.
Iqbal juga memaparkan mengenai rencana pelaksanaan kegiatan nasional dalam bentuk launching atau pencanangan akseptasi aktualisasi Pancasila skala nasional tahun ini.
Selain itu, beberapa waktu lalu, telah dilaksanakan penyusunan naskah kerja sama antara BPIP dan Wali Kota Palu tentang pembinaan ideologi Pancasila di Kota Palu.
Kerja sama ini akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang akan ditandatangani oleh Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP dan Badan Kesbangpol Kota Palu.
"Semoga kerja sama yang dibangun berjalan dengan baik dan lancar dan diridhoi Tuhan Yang Maha Esa," ujar Iqbal.
Hadir sebagai, Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP bahwa Pancasila itu melindungi semua masyarakat.
"Tidak hanya yang berada di Palu, tapi juga di seluruh negeri, dan bahkan para WNI di luar negeri. Hal itulah yang harus dilindungi bersama," ujar Prakoso.
Ia mencontohnya ketika bencana alam gempa dan tsunami di Palu tahun 2018 lalu.
"Terlihat masyarakat mengamalkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua. Ketika ada bencana di Palu, kita empati kepada tetangga, kawan, yang terkena musibah di Palu," ungkap Prakoso.
"Perwujudan sila ketiga Pancasila juga diwujudkan dalam bentuk gotong royong membantu korban bencana alam," tambahnya.
Prakoso kemudian menjelaskan tentang bagaimana hak Warga Negara Indonesia untuk mendapatkan pemimpin yang baik, dilindungi Pancasila dalam sila ke empat.
Semua warga negara diberikan keadilan untuk memilih para pemimpinnya, baik sebagai pemimpin di masyarakat maupun pemimpin negara.
"Untuk itu, Pancasila sebagai dasar negara harus ada di setiap jati diri anak bangsa Indonesia, agar kesepakatan bersama, cita-cita dari bangsa dan negara ini diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat," tutur Prakoso.
Lebih lanjut lagi, Prakoso berharap agar masyarakat, khususnya orang tua, melakukan perlindungan terhadap anak-anaknya.
"Saat ini, anak-anak sudah sangat akrab dengan teknologi informasi hingga mudah bagi mereka mendapatkan informasi dari media sosial. Tanpa pengawasan yang sesuai, maka anak-anak akan mendapatkan pendidikan dan informasi yang berseberangan dengan Pancasila," tegasnya.
"Maka Bapak-Ibu juga harus kembali ke Pancasila. Bapak-Ibu juga jangan mengakses dan memviralkan nilai-nilai yang berbeda dengan Pancasila," tambah Prakoso.
Selain Deputi Prakoso, hadir juga pada Dialog Kebangsaan ini sebagai pembicara yaitu Direktur Pengkajian Materi BPIP, Muhammad Sabri.
Baca juga: BPIP: Selain Mengibarkan Merah Putih, Paskibraka 2021 Bakal Jadi Duta Pancasila
Penuhi Aspirasi masyarakat
Menurut Kepala Badan Kesbangpol Kota Palu, Abidin, selama ini pihaknya mengalami kesulitan dalam memenuhi permintaan masyarakat terkait upaya menanamkan nilai-nilai kebangsaan.
Oleh karena itu, masyarakat Palu merasa bangga atas MoU yang disusun oleh Pemkot Palu dengan BPIP tersebut.
"Kami kesulitan fasilitas untuk informasi terkait konsensus bernegara tersebut. Karenanya, saya harap BPIP dapat mengakomodir aspirasi masyarakat itu untuk mendapatkan pembinaan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika," ujar Abidin.
Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, juga memiliki semangat yang tinggi dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila di Kota Palu.
Oleh sebab itu, ketika ada kesempatan bekerja sama dengan BPIP, Pemkot Kota Palu langsung menerima tawaran tersebut.
"Saya tidak tanggung-tanggung menerima tawaran itu," kata Hadianto.
Hadianto berharap dapat menunjukkan kepada daerah lain bahwa Kota Palu bisa menjadi kota yang bisa membumikan Pancasila.
Mengingat sejumlah daerah Sulawesi Tengah cukup identik dengan kekerasan yang dapat menyebabkan perpecahan, pembinaan nilai-nilai Pancasila menjadi sebuah hal yang krusial.
"Saya berharap bahwa kerja sama dengan BPIP dalam menguatkan nilai Pancasila ini bisa menjadikan Palu sebagai kota pintu perdamaian di Sulteng, agar Sulteng benar-benar damai," harapnya.
Selain pemaparan Dialog Kebangsaan dan penandatanganan MoU, juga dilaksanakan pengukuhan pengurus Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).
Pengukuhan ini dilantik langsung oleh Wali Kota Palu Hadianto Rasyid yang disaksikan oleh jajaran pejabat BPIP.
Peserta yang hadir pada acara Dialog Kebangsaan berasal dari kalangan masyarakat, termasuk kader FPK Kota Palu, FKUB Kota Palu, dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Palu.
Selain itu, hadir juga para ASN/PNS dari Pemkot Palu.