Laporan Wartawan Tribunnews, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah Koperasi Kredit (Kopdit) menyatakan penolakannya terhadap rencana pembentukan holding ultra mikro karena khawatir akan berpotensi memonopoli segmen pembiayaan ultra mikro.

Mereka juga mengkhawatirkan pembentukan holding ultra mikro akan mematikan koperasi dan semua lembaga keuangan mikro (LKM) milik masyarakat lainnya.    

Wilem Ngette, anggota Koperasi Kredit Adiguna di Nusa Tenggara Timur (NTT) mengatakan rencana holding akan membahayakan eksistensi koperasi dan kehidupan lembaga keuangan mikro.

"Saya mendukung penolakan holding ultra mikro. Kementerian BUMN seperti kurang kerjaan," ujar Wilem, saat dihubungi, Kamis (1/7/2021). 

Dia pun meminta agar Kementerian BUMN fokus untuk menyelesaikan persoalan lain, seperti utang perusahaan plat merah hingga BUMN yang merugi. 

Baca juga: Holding Ultra Mikro Dikhawatirkan Akan Matikan Koperasi Simpan Pinjam, Begini Tanggapan Kemenkop

Menurutnya, rencana menggabungkan BRI, Pegadaian, dan PNM untuk membentuk holding ultra mikro, hanya akan menambah beban dan masalah kementerian yang semakin menumpuk.

“BUMN itu ngurus yang sudah ada saja banyak yang belum oke, kok (mau) nambah beban lagi dengan buat holding ultra mikro," ujarnya.

Baca juga: Holding Ultra Mikro Segera Terbentuk, PNM Jamin Akses Pendanaan Nasabah Lebih Murah dan Cepat

Senada dengan hal itu, Ketua Koperasi Kredit Keling Kumang di Kalimantan Barat, Masiun Nerang juga mendukung penolakan pembentukan Holding Ultra Mikro. Dirinya menilai pembentukan holding hanya akan mengkerdilkan peran koperasi dan lembaga keuangan mikro lainnya.

Baca juga: Anggota DPR Ini Sebut Holding BUMN UMi Bisa Lindungi Masyarakat dari Rentenir

Masiun mengatakan, selama ini koperasi sudah berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebab, setiap masyarakat atau anggota koperasi merupakan subjek dalam perubahan dirinya.

Dia menilai koperasi tidak membutuhkan kelembagaan holding ultra mikro yang justru hanya akan membangun ketergantungan masyarakat terhadap produk pinjaman perbankan.  

“Saya sangat setuju dengan penolakan holding ultra mikro. Karena itu kan mengkerdilkan institusi berbasis anggota yang dimiliki masyarakat seperti Koperasi yang selama ini jika dikelola dengan baik itu sangat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Masiun saat dihubungi terpisah.

Masiun khawatir, pembentukan holding yang menggabungkan 3 BUMN yakni BRI, Pegadaian, dan PNM akan mempersempit ruang gerak dari koperasi.

Dia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali rencana tersebut, supaya tidak mematikan koperasi yang sudah dibentuk oleh masyarakat.

“Tolong pembentukan Holding Ultra Mikro itu dipertimbangkan lagi. Yang kedua, kalau memang harus dibentuk, harus dibuat secara hati-hati jangan mematikan organisasi-organisasi keuangan seperti koperasi yang selama ini telah menempatkan masyarakat sebagai subjek. Biarkan koperasi tumbuh subur bersama dengan masyarakatnya,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Koalisi Tolak Holding Ultra Mikro menjadi organisasi masyarakat sipil yang menyatakan penolakannya terhadap rencana holding ultra mikro. 

Koalisi yang terdiri dari aktivis, akademisi dan pegiat sosial ini beralasan bahwa holding ultra mikro akan memonopoli segmen ultra mikro dan mematikan koperasi-BMT dan seluruh lembaga keuangan mikro milik masyarakat.