TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Upaya pemulihan ekonomi nasional saat ini dinilai on track tercermin dari realisasi penyerapan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang hingga akhir Juni 2021 mencapai total Rp237,4 triliun.

Angka ini merupakan 34 persen dari pagu anggaran program PEN sebesar Rp699,43 triliun.

Jika dirinci berdasarkan klaster-klsternya, dana yang telah terserap tersebut antara lain masuk ke Klaster Kesehatan program PEN sebesar Rp45,4 triliun atau 26,3 persen dari pagu, Klaster Perlindungan Sosial terserap Rp65,36 triliun atau 44% dari pagu.

Berikutnya terserap juga ke Klaster Dukungan UMKM dan korporasi Rp50,93 triliun atau sekitar 26,3% dari pagu, Klaster Program Prioritas Rp39,79 triliun atau sekitar 31,1%, dan Klaster Insentif usaha Rp36 triliun atau 63,5% dari pagu anggaran.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa mengatakan dengan kondisi penyerapan dana program PEN seperti itu, sebenarnya pencapaiannya sudah cukup signifikan.

“Memang harus kita dorong terus percepatan penyerapannya agar berdampak signifikan bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Sampai pada periode semester II 2021 ini pencairannya akan jadi jauh lebih baik,” tuturnya dalam Dialog Produktif KPCPEN yang ditayangkan di FMB9ID_IKP, Rabu (30/6/2021).

Baca juga: Staf Khusus Menkeu: Negara Ambil Alih Tanggung Jawab Ekonomi di Masa Pandemi Lewat Program PEN

Menurut Kunta, dari indikator ekonomi makro, tren perekonomian nasional mulai menunjukkan pemulihan, baik dari sisi konsumsi maupun produksinya.

Selain itu, apabila dilihat dari belanja modal keseluruhan yang ditanggung APBN 2021, penyerapannya lebih tinggi daripada kuartal I II 2020 lalu.

Baca juga: Ada Lima Fase Menuju Pemulihan Ekonomi Setelah Dihajar Pandemi, Indonesia Baru di Fase Ini

Capaian-capaian seperti program prioritas di sektor padat karya yang dilakukan Kementerian PUPR dinilai relatif lebih baik daripada tahun lalu, begitu pula untuk UMKM dan koperasi yang sudah sesuai target.

Eddy Satriya, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM menambahkan, Kementerian Koperasi dan UKM masih melanjutkan program PEN tahun lalu.

Yakni, subsidi bunga kredit usaha, penempatan dana pemerintah pada mitra bank umum, imbal jasa penjaminan, penjaminan lost limit, kebijakan pph final, dan Bantuan Presiden Usaha Mikro (BPUM).”

Prioritas anggaran PEN untuk membantu UMKM, dinilai Eddy, jarang terjadi di negara lain, bahkan dinilai lebih baik dibandingkan standar internasional.

Program Kemenkop UKM yang paling menyentuh langsung kepada masyarakat adalah pencairan bantuan kepada 9,8 juta pengusaha mikro dengan nilai total Rp11,76 triliun.

“Sekarang sedang proses pencarian untuk menambah cakupan penerima hingga 3 juta penerima bantuan lagi, dengan total anggaran tambahan Rp3,6 triliun” tambah Eddy.

Berkaitan dengan itu, Kementerian PUPR juga tengah fokus pada 5 program prioritas nasional selama pandemi.

Salah satunya adalah program padat karya tunai senilai Rp23,24 triliun yang diasumsikan mampu menyerap 1,2 juta tenaga kerja, ini dalam rangka membuka lapangan pekerjaan sampai ke pelosok pedesaan melalui 20 kegiatan seperti reservasi jalan, perbaikan drainase, mengecat jembatan dan lain-lain.

"Realisasinya sudah mencapai 47% yang kami perkirakan hingga kini telah menyerap 700 ribu tenaga kerja,” ujar Endra Saleh Atmawidjaja, Juru Bicara Kementerian PUPR.

Empat fokus pembangunan lainnya dari Kementerian PUPR adalah pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dengan alokasi sebesar Rp3,81 triliun.

Pembangunan proyek ketahanan pangan Rp34,3 triliun, pembangunan infrastruktur sektor Informasi, Komunikasi dan Teknologi Rp240 miliar, dan pembangunan kawasan industri Rp9,83 triliun.