Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Hasil Tes GeNose Tidak Berlaku saat PPKM Darurat, YLKI: Kami Harap Tidak Digunakan Seterusnya

YLKI berharap GeNose C19 di transportasi publik, tidak hanya dihentikan sementara tetapi dihilangkan sebagai syarat melakukan perjalanan

Penulis: Hari Darmawan
Editor: Sanusi
zoom-in Hasil Tes GeNose Tidak Berlaku saat PPKM Darurat, YLKI: Kami Harap Tidak Digunakan Seterusnya
Tribunnews/Herudin
Calon penumpang menjalani tes GeNose C19 sebelum melakukan perjalanan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Jumat (2/4/2021). Kepala Humas PT KAI DAOP 1, Eva Chaerunissa mengatakan, hingga siang ini penumpang yang meninggalkan Jakarta dengan kereta api jarak jauh pada libur Paskah di Stasiun Pasar Senen mencapai 4.600 orang. Tribunnews/Herudin 

Untuk pelaku perjalanan transportasi darat dengan kendaraan pribadi, diwajibkan melakukan tes RT-PCR atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan atau hasil negatif tes GeNose C19 di rest area sebagai persyaratan melanjutkan perjalanan.

Kemudian dalam SE No 14 ini juga mengatur tentang anak-anak di bawah usia 5 tahun diwajibkan melakukan tes Covid019 menggunakan RT-PCR, rapid test antigen atau GeNose C19 sebagai syarat perjalanan.

PPKM Darurat, Penumpang Ferry Wajib Kantongi Kartu Vaksin dan Hasil Negatif PCR H-2 atau Antigen H-1

Selama periode PPKM darurat di Jawa dan Bali, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mewajibkan calon penumpang untuk memenuhi sejumlah persyaratan.

Sejumlah syarat tersebut, yaitu calon penumpang mengantongi kartu vaksin pertama dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau hasil negatif rapid test antigen.

Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Shelvy Arifin, juga memastikan pelabuhan penyeberangan beroperasi normal agar pelayanan publik dan sektor logistik tetap berjalan agar pasokan di daerah tetap stabil.

Baca juga: Kemenhub RI Terbitkan Surat Edaran Perketat Perjalanan di Masa PPKM Darurat

"Namun perlu diperhatikan oleh seluruh pengguna jasa agar mematuhi syarat perjalanan yang telah ditetapkan dalam SE karena semangat dari PPKM Darurat ini adalah untuk pembatasan mobilitas masyarakat demi menekan tingginya penyebaran dan penularan Covid-19. Kami juga akan mengatur sebaik-baiknya agar tidak ada antrian atau penumpukan penumpang baik di pelabuhan dan kapal penyeberangan, serta selalu menjaga implementasi physical distancing," tutur Shelvy, Sabtu (3/7/2021). 

Berita Rekomendasi

Berdasarkan Surat Edaran SE No 43 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Darat pada Masa Pandemi Covid-19, dilakukan pembatasan jumlah penumpang angkutan sungai, danau, dan penyeberangan paling banyak 50 persen dari jumlah kapasitas angkut penumpang kapal dan penerapan jaga jarak fisik (physical distancing).

Baca juga: Selama PPKM Darurat, Kemenhub Kurangi Kapasitas Angkut Penumpang di Transportasi Umum

Lalu, pelaku perjalanan angkutan penyeberangan, wajib menunjukkan kartu vaksin pertama dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam atau on site sebelum keberangkatan, sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia.

Khusus pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan logistik, tidak diwajibkan menunjukkan kartu vaksin pertama, tetapi wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan.

"Kami mengingatkan bagi pengguna jasa baik angkutan logistik dan penumpang, pastikan untuk menyiapkan persyaratan yang telah ditetapkan SE tersebut saat akan melakukan perjalanan. Dalam SE tersebut diatur juga bahwa pengemudi dan pembantu pengemudi logistik yang belum melaksanakan vaksinasi diarahkan untuk melakukan vaksinasi oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 apabila tersedia di lokasi simpul transportasi darat," tutur Shelvy lagi.

Bagi pengguna jasa yang telah melakukan reservasi tiket namun mendapatkan hasil tes Positif Covid-19, dapat mengajukan permohonan  refund secara penuh, dengan catatan wajib melampirkan bukti Dokumen Keterangan Positif Covid-19 yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan nama penumpang bersangkutan wajib sama dengan nama penumpang yang tercatat di E-Tiket.

H-1 Jelang Larangan Mudik Lebaran 2021 - Sejumlah pemudik bersiap naik kereta api Kutojaya Selatan tujuan Kutoarjo dan Kahuripan tujuan Blitar yang akan berangkat pukul 22.05 dan 23.10 WIB, di Stasiun Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (5/5/2021). Pada H-1 jelang larangan mudik Lebaran 2021 terhitung 6 Mei 2021, jumlah penumpang menuju ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur di Stasiun Kiaracondong mengalami peningkatan dari hari sebelumnya sebanyak 1.100 penumpang meningkat menjadi 1.213 penumpang dengan keberangkatan menggunakan KA Kahuripan, Kutojaya Selatan, Turangga, Malabar, Argowilis, dan Mutiara. Para pemudik tersebut dipastikan telah mengikuti tes GeNose C19 dan dinyatakan non reaktif Covid-19, tetap menggunakan masker dan menerapkan protokol kesehatan. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)
H-1 Jelang Larangan Mudik Lebaran 2021 - Sejumlah pemudik bersiap naik kereta api Kutojaya Selatan tujuan Kutoarjo dan Kahuripan tujuan Blitar yang akan berangkat pukul 22.05 dan 23.10 WIB, di Stasiun Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (5/5/2021). Pada H-1 jelang larangan mudik Lebaran 2021 terhitung 6 Mei 2021, jumlah penumpang menuju ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur di Stasiun Kiaracondong mengalami peningkatan dari hari sebelumnya sebanyak 1.100 penumpang meningkat menjadi 1.213 penumpang dengan keberangkatan menggunakan KA Kahuripan, Kutojaya Selatan, Turangga, Malabar, Argowilis, dan Mutiara. Para pemudik tersebut dipastikan telah mengikuti tes GeNose C19 dan dinyatakan non reaktif Covid-19, tetap menggunakan masker dan menerapkan protokol kesehatan. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN) (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)

"Pengajuan refund secara penuh tersebut hanya dapat dilakukan dengan menghubungi Contact Center ASDP 191 (tidak melalui Aplikasi) dan Pengguna Jasa wajib melengkapi dokumen pengajuan refund dimaksud," tutur Shelvy menambahkan.

Sejak awal pandemi Covid-19 pada tahun 2020, ASDP telah mengikuti aturan terkait penerapan protokol kesehatan secara ketat, mulai keberangkatan, dalam perjalanan, hingga  kedatangan. ASDP menerapkan Protokol kesehatan secara ketat wajib, mulai dari melakukan desinfektan ruang publik dan kapal, pemeriksaan suhu tubuh, pengaturan physical distancing saat kendaraan dan penumpang akan masuk keluar maupun berada di kapal, mewajibkan penggunaan masker bagi pengendara maupun petugas saat berada di pelabuhan maupun di kapal, penyediaan wastafel dan hand sanitizer serta pembatasan muatan penumpang maksimal 50 persen dari kapasitas kapal.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas