TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pembina Perkumpulan Petani Sarang Walet Nusantara (PPSWN) Benny Hutapea meminta Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Moeldoko untuk mengawal penyelesaian hambatan ekspor sarang burung walet ke Tiongkok hingga tuntas.

Hal ini sesuai fungsi KSP yakni mendukung Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis.

Masalah ekspor sarang walet ke Tiongkok termasuk isu strategis yang menjadi perhatian nasional sehingga sudah seharusnya KSP turun tangan.

Baca juga: Bisa Datangkan Devisa, PPSWN Singgung soal Sertifikasi 20 Eksportir Sarang Burung Walet

Salah satu hambatannya adalah belum terbitnya sertifikasi ekspor atas dokumen yang diajukan puluhan eksportir ke General Administration Customs Of China (GACC), padahal seluruh berkas sudah diajukan eksportir sejak 2018 dan sudah berada di tangan GACC, bahkan sebagian sudah diaudit.

Namun, hingga kini, belum ada kepastian kapan sertifikasi akan diberikan kepada eksportir yang mengajukan tersebut, sehingga dikuatirkan jika jumlah eksportir walet terdaftar ke Tiongkok tidak bertambah, akan terbangun kesan terjadinya monopoli ekspor walet ke Tiongkok.

“Di tengah sulitnya perekonomian akibat pandemi Covid-19 pelaksanaan PPKM, Pemerintah melalui KSP harus membuat terobosan kunci untuk menghilangkan hambatan ekspor dan mendorong agar potensi devisa yang sangat besar dari ekspor sarang burung walet dapat ditingkatkan,” katanya, Senin (26/7/2021).

Benny menjelaskan setidaknya dengan meningkatnya devisa dari ekspor sarang burung walet, beban keuangan negara akibat defisit neraca perdagangan maupun dampak wabah Covid-19 bisa berkurang.

Baca juga: Mentan akan Tingkatkan Produksi Komoditas Sarang Burung Walet dan Porang

Oleh karena itu, katanya, seyogyanya KSP bisa mempertanyakan sekaligus mengawal agar proses penyelesaian hambatan ekspor walet ke Tiongkok ini dapat tuntas.

“Presiden pada 4 Mei 2021, sudah melakukan Rapat Terbatas bersama Menteri terkait dan menekankan supaya hambatan ekspor sarang burung walet ke Tiongkok bisa segera dituntaskan,” katanya.

Sebagai kontrol terhadap kementerian, KSP diharapkan bisa memfasilitasii proses negosiasi dengan pihak GACC agar para pelaku ekspor sarang burung walet mendapatkan sertifikasi sebagai eksportir terdaftar ke Tiongkok.

“Negosiasi tersebut harus dibarengi dengan aksi nyata supaya ada kepastian bagi pelaku usaha,” katanya.

Baca juga: Pacu Ekspor Sarang Walet, Mentan Kunjungi Rumah Prosesing Di Jatim

Dia yakin, melalui KSP, kesempatan eksportir Indonesia untuk melakukan ekspor langsung makin terbuka sehingga nantinya, ekspor sarang burung walet tidak lagi didominasi oleh segelintir pelaku eksportir.

“KSP harus dapat memberikan terobosan, mengambil tindakan tegas terhadap GACC, tidak tinggal diam. Semakin banyak eksportir, semakin besar devisa yang dihasilkan,” tegasnya.

Masalah hambatan ekspor sarang burung walet ke Tiongkok ini, jangan sampai terkesan ada pembiaran.

KSP bisa mempertanyakan kembali berkas yang sudah diajukan kepada GACC bahkan sebagian besar sudah diaudit.

“Jangan sia-siakan potensi ekspor sarang burung walet ke Tiongkok,” ujarnya.

Benny juga meminta seluruh kementerian terkait untuk mempermudah pelaksanaan ekspor sarang burung walet ke Tiongkok guna membantu mewujudkan perekonomian yang tangguh sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo.

Hingga saat ini, Tiongkok merupakan konsumen terbesar sarang burung walet secara global.

Ekspor sarang burung walet Indonesia ke Tiongkok sepanjang 2020 mencapai 413,6 juta dollar AS.

Baca juga: BREAKING NEWS: Dua Pria Pencari Sarang Walet Terjebak di Dalam Gua

Pada April 2021, Indonesia mengumumkan bahwa China akan mengimpor sarang burung walet asal Indonesia senilai 1,13 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 16 triliun.

Sementara yang mendominasi ekspor sarang burung walet hanya 23 perusahaan yang terdaftar di GACC, sementara 20 perusahaan lainnya belum memiliki legalitas resmi sebagai eksportir terdaftar sarang burung walet ke Tiongkok, padahal mereka sudah mendaftar dari tahun 2018 dan sudah di audit oleh GACC.

Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan pelaku usaha dikarenakan keuntungan yang sangat besar bagi pendapatan devisa negara Indonesia apabila seluruh pelaku usaha eksportir yang sudah mendaftar dan diaudit GACC, diberikan legalitas resmi sebagai eksportir terdaftar ke Tiongkok.

Benny meminya agar KBRI di Tingkok dan Kemendag untuk equal treatment atau memberikan perlakuan yang setara terhadap seluruh eksportir.

Jangan sampai ada kesan ingin membangun monopoli bersama segelintir eksportir sarang burung walet yang sudah diloloskan oleh GACC.