TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di usia Indonesia ke-76 tahun, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa RI harus bergeser dari ekonomi berbasis komoditi menuju ekonomi berbasis inovasi dan teknologi.

Presiden juga meminta BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) menjadi otak pemulihan ekonomi nasional.

Menanggapi arahan Presiden tersebut, dalam keterangannya Selasa (17/8/2021) pakar keamanan siber Pratama Persadha menjelaskan saat ini salah satu sektor yang bisa membantu perbaikan ekonomi adalah industri siber tanah air.

Mengacu pada data tahun 2020, nilai transaksi perdagangan digital Indonesia mencapai lebih dari Rp253 triliun.

Diperkirakan akan meningkat menjadi Rp330,7 triliun di tahun 2021 seperti disebut Presiden dalam sidang Tahunan MPR RI.

Baca juga: Pakar Siber: Indonesia Harus Mandiri di Teknologi Luar Angkasa, Energi Terbarukan dan Internet

“Pada Situasi pandemi saat ini, pemulihan ekonomi lewat inovasi teknologi tidak bisa hanya bergantung pada BPPT saja. Lembaga negara maupun swasta lainnya juga harus didorong turut membantu inovasi teknologi serta riset," terang chairman lembaga riset keamanan siber Indonesia CISSReC (Communication & Information System Security Research Center) ini.

Menurut Pratama, selain BPPT ada juga BPS (Badan Pusat Statistik) yang bertugas melakukan riset untuk menyediakan berbagai data, misalnya mengenai perkiraan apa saja dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia baik saat ini maupun beberapa tahun mendatang.

“BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) juga bisa membantu meningkatkan kerja sama riset global dan salah satu fokusnya pada ekonomi digital. Dengan inovasi dan riset, pada akhirnya kita berharap agar berbagai kebutuhan masyarakat semakin terjangkau karena dipenuhi pasar dalam negeri. Contoh kasus biaya PCR, di kita masih mahal karena memang sebagian besar masih impor," terang pria asal Cepu Jawa Tengah ini.

Ditambahkan Pratama, kolaborasi kampus dan industri dalam negeri, baik BUMN maupun swasta menjadi sangat penting. Banyak inovasi brilian dari mahasiswa maupun dosen di kampus yang produknya perlu didorong agar bisa ke level mass production.

"Industri bisa berkolaborasi dengan kampus, dengan membiayai riset dan beasiswa kemudian hasil produknya bisa dibuat mass production. Pada akhirnya akan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam negeri,” tegasnya.

Ia menggarisbawahi, saat ini salah satu industri yang bisa berkembang dengan cepat adalah industri siber. Industri siber tidak memerlukan infrastruktur seperti pabrik dengan tanah yang luas sehingga bisa mengurangi biaya investasi.

Seharusnya hal ini bisa didorong oleh pemerintah sejak diawal, sebagai solusi digital buatan anak negeri yang harus ditingkatkan. Contoh sukses industri siber tanah air sudah sangat banyak seperti Tokopedia, Bukalapak, Gojek, dan lain sebagainnya.

"Dengan memenuhi kebutuhan siber di dalam negeri, Indonesia bisa melakukan perbaikan ekonomi ditengah pandemi maupun pasca pandemi. Namun syaratnya jelas pemenuhan kebutuhan infrastruktur siber harus dipenuhi, penguatan SDM dan riset teknologi juga harus diprioritaskan”, terangnya.

Baca juga: Perusahaan Perlu Siapkan Mitigasi Risiko untuk Menghadapi Serangan Siber dan Kebocoran Data

BSSN juga harus bekerja lebih keras dalam rangka mengamankan wilayah siber Indonesia guna mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi digital nasional.

Salah satunya yaitu berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan siber di Indonesia baik swasta maupun institusi negara dalam melakukan pengamanan siber untuk menghindari pencurian data di masa yang akan datang, imbuhnya.

Dikatakan pula, pada dasarnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur siber, penguatan SDM dan riset teknologi harus disuplai oleh ekosistem siber dalam negeri.

Misalnya dari berbagai platform digital yang umum dipakai dari email, medsos, solusi digital lainnya yang langsung menyasar masyakarat maupun kebutuhan negara. Perangkat lunak untuk keamanan khususnya di dalam era digital, juga sangat penting lahir dari dalam negeri, serta juga pusat data.

“Kita nanti ada momentum UU Perlindungan Data Pribadi yang nantinya akan membutuhkan banyak SDM maupun teknologi yang harus diimplementasikan agar tidak melanggar UU dan mendorong keamanan siber. Seharusnya ini juga disediakan sebagian besar oleh SDM dan produk anak bangsa. Pada akhirnya perputaran uang akan membantu perbaikan ekonomi nasional,” pungkas Pratama.