Jokowi Yakin 3-4 Tahun Lagi Indonesia Jadi Produsen Utama Produk Berbasis Nikel
Hilirisasi industri nikel akan meningkatkan nilai tambah bijih nikel secara signifikan.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakin Indonesia akan menjadi negara produsen utama produk barang jadi berbasis nikel pada 3-4 tahun kedepan.
Hal itu disampaikan Presiden saat groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan Pabrik Industri Baterai Kendaraan Listrik PT. HKML Battery Indonesia di Karawang, Jawa Barat, Rabu, (15/9/2021).
"Negara kita Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Dengan potensi yang luar biasa itu saya yakin dalam 3 sampai 4 tahun ke depan, melalui manajemen yang baik, manajemen pengelolaan yang baik, Indonesia akan bisa menjadi produsen utama produk-produk barang jadi berbasis nikel seperti baterai lithium, baterai listrik, baterai kendaraan listrik," kata Jokowi.
Presiden mengatakan, hilirisasi industri nikel akan meningkatkan nilai tambah bijih nikel secara signifikan.
Misalnya apabila diolah menjadi cell baterai, nilainya bisa meningkat 6 sampai 7 kali lipat. "Jika menjadi mobil listrik akan meningkat lebih besar lagi nilai tambahnya yaitu 11 kali lipat," kata Jokowi.
Baca juga: Permintaan Nikel Diproyeksikan Melonjak Tajam Melebihi Kemampuan Pasok
Presiden mengatakan pengembangan industri baterai akan meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan investasi. Diantaranya dari industri turunan yang menggunakan baterai seperti investasi motor listrik, bus listrik dan bus listrik.
Baca juga: Tiran Group Teken Kontrak Pembangunan Smelter Nikel Senilai Rp 1,8 Triliun
"Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh untuk memberikan dukungan dan pengembangan ekosistem industri baterai dan kendaraan listrik," kata Jokowi.
Baca juga: Menko Marves Sebut Hilirisasi Nikel Cegah Kontraksi Ekonomi di Maluku Utara
Tidak hanya itu, pemerintah, kata Jokowi, akan terus menggulirkan reformasi struktural untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan perizinan kepada pelaku usaha, para investor untuk mengembangkan usahanya di Indonesia.
Hanya saja Presiden berpesan agar kolaborasi investasi yang terbangun bukan hanya diantara perusahaan-perusahaan besar atau BUMN saja.
"Tapi melibatkan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah," pungkasnya.