Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hari Darmawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga) menilai kondisi bisnis Garuda Indonesia mulai mengalami penurunan sejak awal 2020.

Kondisi tersebut hingga saat ini, yang menunjukkan semakin menurunnya tingkat isian penumpang dan juga pendapatan perusahaan yang tidak sebanding dengan biaya operasional.

Baca juga: Notulen Hasil Diskusi Bocor ke Publik, Ini Kata Dirut Garuda Indonesia

Ketua Harian Sekarga Tomy Tampatty mengatakan, sebelum adanya pandemi Covid-19 ini Garuda Indonesia telah memiliki beban masa lalu akibat dari kebijakan manajemen.

Ia mengungkapkan, bahwa kesalahan Garuda Indonesia di masa lalu bukanlah dari karyawannya.
Mengenai beban masa lalu Garuda Indonesia, pemerintah yang memiliki saham 60,54 persen seharusnya memberikan perhatian dan dukungan penuh untuk keberlangsungan perusahaan.

Baca juga: Gandeng Siloam, Garuda Indonesia Hadirkan Promo Khusus Test PCR dan Antigen Senilai Rp 1

Kemudian Tomy juga menjelaskan, sebagai wujud dari kepedulian menjaga kelangsungan operasional Garuda Indonesia ini maka karyawan telah melakukan upaya efisiensi termasuk pemotongan gaji mulai dari 30-50 persen.

Baca juga: Kalah Digugat Lessor Helice dan Atterisage, Garuda Harus Bayar Bunga Keterlambatan

"Beban masa lalu itu diantaranya utang dalam hal pengadaan armada pesawat dan juga mesin pesawat," ucap Tomy dalam keterangannya, Kamis (16/9/2021).

Tomy menilai bahwa, pemerintah harus ikut bertanggung jawab terkait beban masa lalu yang dimiliki Garuda Indonesia karena mengangkat jajaran dewan komisaris dan direksi sebelumnya.

"Selain itu, lembaga audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengelola Keuangan Kota (BPKK) juga harus ikut bertanggung jawab karena selama ini mereka yang melakukan audit keuangan Garuda Indonesia," ujar Tomy.