TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Seluruh proses tender proyek Revamping Aromatic dan New Olefin PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) Tuban, dinilai berjalan transparan dan sesuai produser.

Apalagi, menurut Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaen, proyek tersebut dikawal ketat oleh lembaga penegak hukum seperti Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selain itu, juga berkonsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

“Pelaksanaan beauty contest dan pelaksanaan proyek ini, sudah berjalan sesuai prosedur dan rencana. Proyek ini diawasi secara langsung oleh Jamintel, Bareskrim, dan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan integritas dan akuntabilitas proyek,” kata Ferdinand di Jakarta hari ini (21/9/2021).

Baca juga: Komisi VII DPR Dukung Proyek Revamping Aromatic dan New Olefin TPPI

Ferdinand mengaku, hingga saat ini dirinya juga belum melihat adanya penyimpangan pelaksanaan proyek.

Makanya dia berharap, proyek ini akan terus berjalan dengan baik. Begitu pun, lanjutnya, semua pihak harus terus mengawal proyek senilai Rp 50 triliun tersebut.

“Saya pikir semua berjalan baik. Saya juga belum melihat atau mendengar penyimpangan dalam pelaksanaan proyek ini. Kita harap semua berjalan sesuai rencana dan tepat waktu,” imbuhnya.

Ferdinand juga berharap, agar proyek ini tidak menemui kendala dan semua berjalan sesuai rencana dan desain teknis yang telah dirancang.

Baca juga: Pengamat Nilai Tender Proyek TPPI Berjalan Transparan

Sebab, proyek tersebut memang sangat strategis karena bisa menjamin ketersediaan bahan baku bijih plastic dan menurunkan impor bijih plastik secara signifikan. Karena berdampak ekonomi yang sangat besar itulah, tegasnya, proyek tersebut harus didukung semua pihak.

“Ini akan menyehatkan neraca perdagangan kita dan menghemat devisa. Maka proyek ini harus didukung karena dampak ekonominya besar. Yang penting sekarang kita kawal adalah jangan sampai proyek yang sudah dibahas sejak 2017 ini gagal dan berlarut-larut,” ujar Ferdinand.

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menilai, pengelolaan kilang TPPI di bawah Pertamina optimasi kawasan kilang TPPI akan berpotensi menciptakan penghematan devisa negara hingga 4,9 miliar dollar AS atau sekitar Rp56 triliun.

Untuk itu, pengelolaan kawasan pabrik Petrokimia TPPI akan berkontribusi menciptakan ketahanan energi melalui subtitusi produk petrokimia impor.

Dalam pembangunan pabrik petrokimia tersebut, Pertamina memastikan penyerapan tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan target minimal yang telah ditetapkan, yaitu 30%, baik melalui barang maupun jasa, termasuk tenaga kerja lokal untuk dapat berkontribusi dalam operasional proyek. (*)