Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung kembali mengingatkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengenai konflik perusahaan Toba Pulp Lestari (TPL) dengan masyarakat yang ada di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara.

Hal tersebut disampaikan Martin saat rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN dan Menteri Investasi/ Kepala BKPM di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/9/2021).

“Memang peran Pak Menteri itu memudahkan kemudahan usaha dan investasi.

Tapi bagaimana juga pengawasan terhadap investasi- investasi yang sudah masuk dan bermasalah dengan masyarakat,” ucap Martin. 

Martin mengingatkan Bahlil saat rapat kerja sebelumnya, yang mempertanyakan peran Satuan Tugas (Satgas) Investasi BKPM dalam penanganan konflik perusahaan dengan masyarakat, serta dugaan adanya pelanggaran lingkungan hidup, dan pelanggaran hak-hak masyarakat adat yang dilakukan perusahaan.

Baca juga: Bahlil Minta Tambahan Anggaran Rp 600 Miliar Buat Kejar Investasi

“Negara kita ini kan bukan hanya negara yang memudahkan orang berusaha, yang itu kami setuju. Tetapi ketika orang sudah berbisnis dan kemudian bermasalah dengan masyarakat, pada saat itu saya meminta, apakah kewenangan Satgas untuk kemudian mengecek status investsinya, karena terjadi pelanggaran lingkungan, terjadi pelanggaran hak-hak masyarakat adat, ini terkait di dapil saya, PT TPL,” papar Martin.

Martin meminta Satgas Investasi segera turun ke lapangan agar tidak hanya dituduh melindungi investor semata. 

"Tapi juga menjaga kepentingan masyarakat dan hak-hak masyarakat yang tidak boleh dikorbankan dengan alasan untuk kemudahan berusaha dan berinvestasi,” pungkas Martin.

Merespon pertanyaan Martin Manurung, Bahlil mengatakan akan menurunkan Tim Satgas Investasi ke TPL pada bulan Oktober mendatang.

“Pertanyaan dari pimpinan punya, kebetulan untuk kawasan itu ada Deputi Pengendalian, langsung kita putuskan saja disini. Nanti insya Allah awal bulan Oktober, nanti Pak Imam (Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM) dengan tim dari Kementerian Investasi turun langsung ke lokasi, Ketua. Supaya bisa clear,” ujar Bahlil.