Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Akademisi: Indonesia Miliki 2 Tujuan Cukai Rokok, untuk Kurangi Konsumsi dan Dapat Pemasukan Negara

Inovasi dan capaian-capaian ekonomi memerlukan dukungan investasi dan insentif dari Pemerintah.

Akademisi: Indonesia Miliki 2 Tujuan Cukai Rokok, untuk Kurangi Konsumsi dan Dapat Pemasukan Negara
tangkapan layar zoom
Webinar The New Wave of Innovation Policies in Asia, beberapa waktu lalu. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Inovasi dan capaian-capaian ekonomi memerlukan dukungan investasi dan insentif dari Pemerintah.

Negara-negara maju, seperti Inggris, Singapura, dan Australia misalnya, memiliki sejarah panjang dalam mendorong inovasi, salah satunya dengan memberikan insentif fiskal yang tepat terhadap produk inovasi yang dikembangkan.

Utamanya dalam kondisi pemulihan ekonomi seperti yang saat ini sedang didorong oleh negara, memberikan ruang fiskal pada pajak dan cukai dapat berpotensi mengubah perilaku produksi dan menstimulasi tetap terjadinya pergerakan ekonomi yang inovatif.

“Indonesia memiliki dua tujuan cukai rokok, untuk mengurangi konsumsi dan mendapatkan pemasukan negara. Cara agar pajak rokok bisa efficient dan equitable adalah pajak yang mengurangi konsumsi, tetapi tetap adil untuk kompetisi industri, mendukung produk yang lebih rendah risiko, dan mempertimbangkan faktor perilaku di dalamnya. Karena harga bukanlah satu-satunya faktor dalam perilaku merokok. Budaya, lingkungan dan kebiasaan juga dapat berpengaruh,” ungkap Artidiatun Adji, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada dalam Webinar The New Wave of Innovation Policies in Asia, beberapa waktu lalu.

Terkait cukai untuk produk rendah risiko, Arti melanjutkan, dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) perlu diterapkan diferensiasi tarif dan insentif pajak untuk produk yang memiliki risiko lebih rendah.

Saat ini cukai hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) diatur oleh PMK No.198/PMK.010/2020.

Meskipun disinyalir lebih rendah risiko, HPTL dikenakan cukai maksimal sebesar 57 persen dengan sistem ad valorem.

Padahal menurut Arti, tarif ad valorem lebih tepat digunakan untuk meningkatkan pendapatan dari cukai barang mewah.

Bahkan, dalam aturan yang sama ada diferensiasi antara cukai yang diterapkan bagi produk vape sistem tertutup yang lebih tinggi 11 kali lipat jika dibanding vape sistem terbuka.

Halaman
123
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas