Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia saat ini tengah mewaspadai adanya berbagai isu dinamika perekonomian global yang berpotensi berdampak kepada perekonomian nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, beberapa isu tersebut seperti pembahasan plafon utang Pemerintahan Amerika Serikat (AS) senilai 28,4 triliun dolar AS.

Baca juga: Senat AS Tolak Penangguhan Plafon Utang, Risiko Gagal Bayar Pemerintah AS di Depan Mata

Dan juga permasalahan gagal bayar perusahaan pengembang properti asal China, yakni Evergrande.

“Beberapa permasalahan seperti Evergrande yang ada di RRT, atau terjadinya pembahasan di bidang fiskal seperti debt limit di Amerika Serikat, ini semua menjadi faktor yang harus kita terus waspadai,” ujar Sri Mulyani dalam webinar yang berjudul Optimisme Pemulihan Ekonomi, Rabu (29/9/2021).

Sebagai informasi sebelumnya, Kongres Amerika Serikat (AS) menghadapi tenggat waktu yang semakin tipis terkait mengatasi plafon utang negara sebesar 28,4 triliun dolar AS.

Baca juga: Profil Xu Jiayin Pendiri Evergrande, Raksasa Properti China yang Punya Utang Rp 4 Ribu Triliun

Bila dikonversi menjadi Rupiah, nilai tersebut setara dengan Rp405 ribu triliun (asumsi kurs dolar AS: Rp14.276).

Seperti diketahui, partai oposisi pemerintah yakni Republik, belum menyetujui rancangan undang-undang (RUU) penambahan plafon utang. Rancangan undang-undang ini penting untuk mencegah pemerintah AS dari ancaman berhenti beroperasi karena masalah keuangan.

Pada akhir Oktober atau awal November ini, Departemen Keuangan AS akan kehabisan uang untuk membayar kewajibannya, yang berarti Pemerintah menghadapi risiko gagal bayar bersejarah jika Kongres tidak bertindak.

Baca juga: Menkeu AS Desak Kongres AS Naikkan Batas Utang, Peringatkan Risiko Gagal Bayar

Menkeu Sri Mulyani juga mengungkapkan, sambil menjaga dan memantau pemulihan ekonomi domestik, Pemerintah tidak lengah akan adanya perubahan global yang begitu sangat dinamis.

Maka dari itu, lanjut Sri Mulyani, pihaknya terus melakukan koordinasi yang kuat dengan Bank Indonesia.

Tujuannya untuk memonitor perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu, serta langkah-langkah koordinasi kebijakan lanjutan yang perlu ditempuh untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

“Saya juga bekerja sama dengan Gubernur Bank Indonesia untuk terus mengawal. Karena memang gejolak dan dinamika global pasti imbasnya akan masuk pada sisi dinamika makronya,” papar Sri Mulyani.

“Kita harapkan dinamika ini tidak mempengaruhi momentum pemulihan ekonomi kita yang kuat dan berkelanjutan,” pungkasnya.