Sri Mulyani Beber Strategi Fiskal Indonesia untuk Kendalikan Perubahan Iklim
Kementerian Keuangan menyatakan, transisi menuju energi lebih ramah lingkungan menjadi supaya pemerintah mengendalikan perubahan iklim.
Penulis: Yanuar R Yovanda
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan menyatakan, transisi menuju energi lebih ramah lingkungan menjadi supaya pemerintah mengendalikan perubahan iklim.
Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat berbicara di acara "Asia House Conference - The Role of Green Finance in Delivering Southeast Asia's Sustainability Goals" secara virtual, Kamis (30/9/2021).
"Indonesia memiliki komitmen kuat menangani isu perubahan iklim Untuk itu, Indonesia tengah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mendukung transisi energi terbarukan ramah lingkungan," ujarnya.
Dalam kebijakan fiskal, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dari sisi penerimaan yakni insentif pajak untuk sektor energi terbarukan, serta dari sisi belanja yaitu subsidi untuk sektor energi dan transportasi lebih ramah lingkungan.
“Ketiga, adalah pada pembiayaan. Bagaimana kita akan menyediakan pembiayaan untuk proyek hijau, kami menggunakan itu," kata Sri Mulyani.
Baca juga: Presiden Tanam Mangrove untuk Pemulihan Lingkungan dan Mitigasi Iklim
Menurut dia, Indonesia adalah satu di antara negara berkembang yang menerbitkan green bonds secara global, juga dikombinasikan dengan basis syariah dan hal itu sudah diterima secara baik.
Namun demikian, Indonesia membutuhkan dana besar setiap tahunnya untuk membiayai transisi energi terbarukan yang ramah lingkungan tersebut.
Baca juga: Petani Diminta Bisa Beradaptasi Menghadapi Perubahan Iklim
Maka, eks direktur pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, Indonesia memerlukan partisipasi pihak swasta untuk turut serta berkontribusi.
Dalam upaya memfasilitasi hal tersebut, pemerintah tengah menyusun roadmap transisi energi terbarukan yang ramah lingkungan.
Baca juga: Letak Astronomis dan Iklim Matahari Negara-negara ASEAN: Indonesia, Brunei Darussalam hingga Laos
Satu di antaranya melalui penyusunan kerangka kebijakan untuk pasar karbon, penentuan harga karbon, mekanisme perdagangan karbon, serta kebijakan pajak karbon.
“Parlemen juga memberikan dukungan sangat kuat dengan syarat kami memberikan roadmap jelas menuju energi CO2 lebih rendah. Seperti Anda ketahui bahwa komitmen kami adalah untuk tahun 2060 agar Indonesia memiliki net zero emission,” pungkas Sri Mulyani.
