Sebelumnya, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT KAI (Persero) Salusra Wijaya mengatakan, kebutuhan investasi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) membengkak atau mengalami cost overrun (kelebihan biaya) menjadi US$ 8 miliar atau setara Rp 114,24 triliun.

Biaya awal pembangunan KCJB adalah US$ 6,07 miliar atau sekitar Rp 86,5 triliun.

Dengan adanya perkiraan pembengkakan anggaran mencapai US$ 8 miliar, berarti terdapat kenaikan sekitar US$ 1,9 miliar dolar atau setara Rp 27,09 triliun.

Demokrat Minta Audit Menyeluruh 

Terkait pembengkakan biaya ini, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mereaksi keras. Dia meminta dilakukan audit dan review menyeluruh agar tidak ada penyalahgunaan investasi hingga bengkak. 

"Fiskal negara tidak bisa terlalu banyak hanya untuk Penyertaan Modal Negara terus-menerus," kata Ibas dalam keterangannya, Senin (11/10/2021).

Ibas juga mengingatkan akan pentingnya perhitungan cost dan benefit bagi BUMN. Ia juga berharap agar program ini tidak berakhir lebih dalam pembiayaannya, yang akhirnya bisa menjadi mangkrak.

Permasalahan kereta cepat dan berbagai proyek lainnya sudah lebih dulu dibahas Ibas dalam Rapat Panja (Panitia Kerja) di DPR RI (13/9/2021) lalu.

Dalam rapat ini, Ibas membahas keberlangsungan program 'gunting pita' atau yang mengacu pada program-program yang sudah dicanangkan sebelum masa pemerintahan Jokowi. 

Ibas berharap program-program yang sudah direncanakan jauh-jauh hari, yang sudah ada sejak era SBY, bisa dikebut dan segera selesai. Pasalnya, banyak sekali program yang tengah berjalan tapi tidak kunjung jelas akhirnya.

“Jujur, kita ini ingin ‘gunting pita presiden’ ini terus berlanjut. Apalagi kalau pita-pita yang digunting itu merupakan program prioritas. Ya, tidak hanya Jembatan Merah Putih di Ambon. Kalau bisa itu kereta cepat juga selesai," ujarnya.

"Saya pernah menengok langsung bersama Komisi VI. Meski proyek kereta cepat ini menuai pro dan kontra, saya yakin rakyat akan senang jika selesai. Atau Trans Sumatra misalkan yang sudah banyak dibahas," ungkapnya.

"Saya juga bermimpi, mewakili Dapil VII Jatim, proyek Jalan Lintas Selatan (JLS) Jawa Timur itu bisa selesai. Hingga saat ini pembiayaan untuk JLS saja belum jelas,” paparnya.

Dalam rapat yang sama, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR ini juga mengingatkan pemerintah untuk tidak melupakan proyeksi jangka panjang yang berkesinambungan.