TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Biaya pembangunan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung terbukti memakan biaya yang sangat besar. Anggaran yang semula diproyeksikan ternyata membengkak luar biasa.

Pembengkakan biaya sebesar Rp 27 triliun ini salah satu dipicu oleh pandemi Covid-19 yang berdampak pada arus keuangan pemegang saham proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung.

Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk terganggu cash flow-nya karena pandemi Covid-19.

Pemegang saham lainnya, PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) juga terganggu karena pandemi Covid-19. Sebab, KAI mengalami penurunan penumpang.

Hal ini membuat mereka tidak bisa menyetor dananya sesuai dengan apa dipersiapkan ketika perencanaan tanpa memperhitungkan akan adanya pandemi Covid-19.

Kemudian, pandemi membuat program-program PT Jasa Marga (Persero) Tbk terhambat. Terlebih, kapasitas tol tidak sama dengan yang sebelumnya, sehingga membuat Jasa Marga sedikit terhambat untuk menyetor dana. Demikian juga dengan PT Perkebunan Nusantara VIII.

“Jadi hal-hal inilah yang membuat kondisi mau tidak mau supaya kereta api cepat tetap dapat berjalan dengan baik, kita harus minta pemerintah untuk ikut dalam memberikan pendanaan,” ujar Arya kepada wartawan, Minggu (10/10/2021).

Arya menyebut, pendanaan dari pemerintah untuk kereta api cepat wajar juga dilakukan di hampir semua negara.

Baca juga: Proyek Kereta Cepat Kembali Disorot: Jokowi Bolehkan Penggunaan APBN hingga Luhut Jadi Ketua Komite

Ia menyebut, progres pembangunan proyek yang telah mencapai hampir 80% perlu didukung dengan adanya suntikan dana dari pemerintah agar proyek tetap dapat berjalan dengan baik.

Baca juga: Triliunan Rupiah Dana APBN Dialokasikan untuk Nomboki Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

“Kita ingin supaya pembangunan tepat waktu,” ujar Arya.

Selain itu, ada sejumlah hal yang membuat anggaran bertambah. Yakni terkait perubahan desain yang lumrah terjadi karena kondisi geologis dan geografis yang berbeda dan berubah dari awalnya yang diperkirakan.

“Jangan dikatakan diperencanaannya sebelumnya bagaimana hitung-hitungannya. Hampir semua negara mengalami hal yang sama. Apalagi untuk yang pertama kali ya jadi pasti ada perubahan-perubahan,” terang Arya.

Lalu, faktor kenaikan harga tanah. Arya menyebut hal itu wajar terjadi di hampir semua pembangunan yang telah dilakukan dari sejak zaman dahulu.

“Jadi dua hal ini yang membuat anggaran jadi naik,” kata Arya.

Baca juga: Biaya Proyek Kereta Cepat Membengkak, Pembangunan Masih 80 Persen, Luhut Kini Pimpin Komite