Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) telah menyetujui peningkatan batas pinjaman pemerintah menjadi 28,9 triliun dolar AS.

Sebelumnya, Demokrat di DPR AS telah menyetujui peningkatan 480 miliar dolar AS dalam batas pinjaman pemerintah Amerika Serikat, untuk mencegah default imbas dari utang negara.

Dengan adanya persetujuan ini, total utang AS yang saat ini sekitar 28,4 triliun dollar AS telah dapat izin untuk meningkat (plafon utang) menjadi sekitar 28,9 triliun dolar AS.

Baca juga: Parlemen AS Restui UU Kenaikan Pagu Utang Pemerintah untuk Cegah Gagal Bayar

“Demokrat, yang secara sempit mengendalikan DPR, mempertahankan disiplin partai untuk meloloskan kenaikan batas utang yang diperjuangkan dengan susah payah dalam pemungutan suara Selasa malam, untuk sementara menaikkan batas pinjaman pemerintah menjadi 28,9 triliun,” jelas publikasi Al Jazeera seperti dikutip Tribunnews, Kamis (14/10/2021).

Republik Tulis Surat

Pemimpin Partai Republik di Senat, Mitch McConnell, menulis kepada Biden pada Jumat (8/10/2021) bahwa dia tidak akan lagi bekerja dengan Demokrat untuk peningkatan plafon utang lainnya.

McConnell adalah senator dari Partai Republik yang mendukung RUU kenaikan plafon utang as di level Senat AS pada 7 Oktober.

Dalam konferensi pers pada Selasa, Ketua DPR AS Nancy Pelosi optimistis bahwa kubu Demokrat dapat melakukan perubahan untuk mengurangi biaya rencana kebijakan sosial mereka tepat waktu.

Sementara itu, Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan kepada wartawan pada Selasa bahwa pemerintah memiliki beberapa pilihan yang akan dibuat sebagaimana dilanri The Guardian.

Psaki mengatakan, sedang berlangsung diskusi serius yang melibatkan staf senior Gedung Putih, Biden, serta tokoh Partai Demokrat pentong seperti senator Joe Manchin dan Kyrsten Sinema.

Diingatkan Yellen

Sebelumnya, Menteri Keuangan AS Janet Yellen telah memperingatkan AS akan kehabisan uang tunai untuk membayar utangnya mulai 18 Oktober.

Sementara para ekonom dan pemimpin bisnis juga memperingatkan default AS akan memiliki konsekuensi yang menghancurkan bagi ekonomi global.

Sebelumnya Pemimpin Mayoritas DPR AS, Steny Hoyer mengumumkan pemungutan suara Selasa dengan mengatakan, untuk mencegah terjadinya default harus mengambil tindakan.

“Sangat mengerikan bahwa bangsa kita telah ditempatkan di tempat ini, tetapi kita harus mengambil tindakan segera untuk mengatasi batas utang dan memastikan kepercayaan penuh dan kredit dari Amerika Serikat tetap utuh,” ucapnya.

RUU tersebut disahkan di Senat pekan lalu setelah Partai Republik setuju untuk membantu Demokrat dalam mengatasi rintangan prosedural.

Presiden Joe Biden diperkirakan akan segera menandatanganinya menjadi undang-undang.

Perpanjangan jangka pendek akan memberikan ruang Departemen Keuangan AS untuk mengeluarkan utang untuk mendanai operasi pemerintah sampai awal Desember, tetapi Senat Republik, Mitch McConnell mengatakan partainya tidak akan membantu Demokrat meloloskan solusi jangka panjang.

Tenggat Waktu

Sebagai informasi sebelumnya, Kongres Amerika Serikat (AS) menghadapi tenggat waktu yang semakin tipis terkait mengatasi plafon utang negara sebesar 28,4 triliun dolar AS.

Bila dikonversi menjadi Rupiah, nilai tersebut setara dengan Rp 405 ribu triliun (asumsi kurs dolar AS: Rp 14.276).

Seperti diketahui, partai oposisi pemerintah yakni Republik, belum menyetujui rancangan undang-undang (RUU) penambahan plafon utang. Rancangan undang-undang ini penting untuk mencegah pemerintah AS dari ancaman berhenti beroperasi karena masalah keuangan.

Pada akhir Oktober atau awal November ini, Departemen Keuangan AS akan kehabisan uang untuk membayar kewajibannya, yang berarti Pemerintah menghadapi risiko gagal bayar bersejarah jika Kongres tidak bertindak.