TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu reshuffle di kabinet pemerintahan Jokowi-Maruf Amin makin kencang menggaung di tahun ketiga pemerintahannya, atau dua tahun menjelang pemerintahan mereka berakhir.

Sejumlah nama disebut-sebut akan diganti. Nama-nama yang sekarang mengisi jabatannya tinggi disebut akan menduduki pos jabatan baru.

Terkait itu, ekonom Institut for Development of Economics and Finance (Indef) terang-terangan merekomendasikan pencopotan tiga menteri di tim ekonomi kabinet Jokowi-Maruf Amin.

Ekonom INDEF Nailul Huda menegaskan, tiga menteri ekonomi ini kayak dicopot karena kinerjanya mengecewakan.

Nailul mengatakan, mereka layak di-reshuffle demi mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional dan penanganan pandemi.

"Jika ditanya soal ekonomi, ada tiga menteri yang sudah sepatutnya dicopot. Pertama, menteri koordinator perekonomian Pak Airlangga. Menteri ini yang bertanggungjawab dalam pemulihan ekonomi ini gagal dalam mempercepat pemulihan ekonomi," tuturnya saat dihubungi Tribunnews, Minggu (31/10/2021).

Nailul menilai Menko Airlangga juga seringkali mengeluarkan program-program kerja 'ajaib'.

"Contohnya seperti program kartu prakerja yang tidak ada efeknya," ujarnya.

Sosok menteri kedua yang menurut Nailul layak dicopot adalah Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Muhammad Lutfi juga tepat untuk diganti dengan sosok baru.

Nailul beralasan, jabatan Menteri Perdagangan menjadi tokoh sentral dalam impor barang-barang tidak perlu di tengah pandemi. 

Baca juga: Denpom IV/4 Solo Hendak Tindak Honda Civic Berplat Merah, Ternyata Pemiliknya Berpangkat Kolonel

"Rencana impor barang-barang komoditas merupakan andil Pak Menteri Lutfi," urainya.

Menteri ekonomi ketiga yang layak dicopot menurut Nailul adalah Menteri BUMN Erick Thohir.

Selama kepemimpinannya, Eric Thohir dinilai gagal memajukan kinerja BUMN. Kinerja sejumlah BUMN malah memburuk di tengah upaya mengatasi pandemi.

Nailul mencontohkan, kinerja maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia. Garuda kini menghadapi gugatan pailit dan terlilit utang hingga Rp 70-an triliun.

"Tugas menteri BUMN yang menyelematkan Garuda Indonesia. Namun ya gitu, akhirnya sekarat juga," tukasnya.

Jarang Muncul, Miskin Action 

Secara terpisah, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah menilai ada sejumlah menteri Joko Widodo di bidang ekonomi jarang muncul ke muka publik.

Padahal, dalam kondisi sekarang Indonesia perlu menteri yang sering muncul dan punya banyak terobosan.

"Kalau kita lihat kinerja menteri-menteri dalam tanda kutip banyak yang tidak muncul. Padahal menteri ini ada di ujung tombak membenahi aspek wilayah kerjanya," kata Piter saat dihubungi Tribunnews, Minggu (31/10/2021).

Piter menyatakan di tengah kondisi pandemi sejatinya banyak permasalahan yang terjadi seperti matinya perekonomian, dampak negatif tenaga kerja, angka kemiskinan, dan persoalan UMKM.

"Tetapi apa yang seharusnya dilakukan oleh mereka tidak muncul. Terkesan miskin gagasan dan juga minim action. Ini yang kemudian para menteri ini dilupakan," lanjutnya.

Dalam memerangi pandemi Covid-19, Piter mengatakan hanya sejumlah menteri yang kembali terlihat di publik antara lain Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan Menteri PUPR.

"Menaker, Menkop, Mendag, Menperin, itu yang tidak muncul. Bagaimana misalnya membantu industri di tengah pandemi," kata dosen Perbanas tersebut.

Hal ini menjadi tugas dari Presiden Joko Widodo untuk menegakkan sekaligus menegur para menteri yang dianggap kinerjanya tidak terlihat.

Terkait isu reshuffle, ia menilai para pengganti ideal bisa datang dari kalangan akademisi, praktisi, profesional, dan dari dunia usaha.

"Yang diharapkan adalah menteri sebagai eksekutor bisa lebih kelihatan kerjanya," pungkas dia.

Dipuji Poldata

Sebaliknya, kinerja Airlangga Hartarto selama ini dipuji oleh pengamat politik Poldata Indonesia Fajar Arif Budiman.

Dalam sebuah diskusi daring, Minggu (24/10/2021), pengamat alumni Kebijakan Publik Universitas Padjajaran tersebut menilai, kepemimpinan Airlangga Hartarto selama ini berbasis kinerja.

Dia juga sosok yang tenang dan cerdas menjadi ciri keunggulan dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

“Saya kira selama Partai Golkar dipimpin Airlangga Hartarto, komunikasi internal sangat baik dan beliau mampu menyeimbangkan berbagai kekuatan, sehingga dinamika dan soliditas partai Golkar dapat terjaga," ujar Fajar seperti dilaporkan reporter Tribunnews, Muhammad Zulfikar.

Menurut Fajar, hal yang sama juga menjadi kunci bagi Airlangga sebagai Menko Perekonomian dan Ketua Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi menghadapi situasi sulit saat ini.

"Fokus terhadap kinerja, ketenangan, kolaborasi dan kemampuan mengembangkan solusi adalah ciri khas kepemimpinan Airlangga yang sesuai dengan semangat zaman hari ini,” kata Fajar.

Dia menambahkan, kader Partai Golkar tampak solid mendukung kebijakan pemerintah.

Dia menyebut aspek sinergitas politik sebagai salah satu kunci penanganan pandemi disamping kolaborasi antara seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.

"Partai Golkar, juga beserta partai politik lainnya, memberikan dukungan kepada pemerintah, serta masyarakat, dalam menghadapi pandemi," ujarnya.

"Di sini Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menko Perekonomian dan Ketua PCPEN ikut memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan dan mengoneksikan berbagai pilar politik penting di masyarakat," kata dia.

Istana Membantah Reshuffle

Kabar reshuffle (perombakan) kabinet Indonesia Maju masih terus berembus.

Hal tersebut seiring dengan pergantian Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa purnatugas November tahun ini.

Namun Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membantah hal tersebut.

"Enggak ada (reshuffle dalam waktu dekat)," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/9/2021).

Praktino sendiri ke Gedung DPR untuk menemui Ketua DPR Puan Maharani dan pimpinan DPR lainnya untuk menyerahkan surat presiden (surpres) terkait Ibu Kota Negara (IKN).

Dirinya hadir di Kompleks Parlemen Senayan bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala BAPPENAS Suharso Monoarfa.

Diketahui, isu reshuffle berkembang selain karena pensiunnya Panglima TNI, juga berbarengan dengan masuknya poros baru di pemerintahan lewat Partai Amanat Nasional (PAN).

Sejumlah nama PAN pun disebut berpotensi mengisi pos kementerian dan lembaga. Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan merespons santai perihal isu tersebut.

Menurut pria yang akrab disapa Zulhas itu, pihaknya menyadari bahwa saat Pilpres 2019 lalu mendukung pasangan calon yang kalah yakni Prabowo-Sandiaga, sehingga PAN merasa tidak punya hak untuk mengisi slot kabinet.

"Saya menyampaikan, PAN itu mendukung Prabowo walaupun sekarang jadi Menteri, ya itu soal lain. Jadi, kita gak punya hak soal apapun," kata Zulhas kepada wartawan di Kantor DPP PAN, kawasa Warung Buncit, Jakarta Selatan, Senin (23/8/2021) lalu.

Namun Zulhas mengatakan apabila pihaknya diminta untuk berkontribusi di kabinet, maka kader terbaik PAN akan didelegasikan membantu pemerintahan saat ini.

"Semuanya hak Pak Jokowi, karena kami kan gak mendukung (waktu Pilpres 2019), kalau kami diminta membantu Indonesia apapun kami beri," ujarnya.

Airlangga Nyapres?

Airlangga Hartarto sendiri disebut-sebut akan maju alias nyapres di kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Sejumlah baliho bergambar Airlangga Hartarto banyak bertebaran di sejumlah daerah terutama di Pulau Jawa, seperti Jawa Barat. 

Terkait spekulasi tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang hingga kini belum juga mendeklarasikan diri untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 meski mendapat dukungan dari Kader.

Kata Doli, alasan terbesarnya karena Ketum Golkar itu saat ini masih fokus menjabat dan mengemban tanggung jawab sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian.

Tak hanya itu, Airlangga sendiri juga saat ini masih memiliki tugas sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).

"Persoalannya sekarang itu, Pak Airlangga punya tanggung jawab besar. Negara memberikan kepercayaan melalui presiden, sebagai menko, KPC-PEN. Tentu kami pun juga mendorong dan bisa memahami tugas negara jauh lebih penting, makanya fokus pak Airlangga masih pada tugasnya," kata Doli saat ditemui di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, dikutip Rabu (20/10/2021).

Pernyataan tersebut disampaikan Doli ketika disinggung terkait deklarasi yang diutarakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar untuk Pilpres mendatang.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung (tangkap layar)

Kendati Airlangga belum resmi deklarasi, namun Doli mengisyaratkan kesiapan dari Menko Perekonomian itu untuk menerima dukungan para kader untuk maju dalam kontestasi Pilpres.

Hanya saja kata dia, Airlangga akan menyatakan kesiapannya maju Pilpres atau deklrasi diri pada waktu yang tepat.

"Sebagai kader terbaik partai, saya kira kalau diberi amanah partai, panggilan kepercayaan dari publik, rakyat, saya kira Insya Allah Pak Airlangga siap," kata dia.

"Kita lihat perkembangan, nanti pada saat momen yang tepat lah ya, akan Pak Airlangga dan Golkar akan menyampaikan ke publik," tukasnya.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila/MuhammadZulfikar/Rizki Sandi Saputra/Reza Deni