Politisi Gerindra Dukung Perombakan Direksi MIND ID
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir resmi menunjuk Hendi Prio Santoso sebagai Direktur Utama MIND ID menggantikan Orias Petrus Moedak.
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mendukung penuh perombakan jajaran direksi dan komisaris Holding BUMN Industri Pertambangan, Mining Industry Indonesia (MIND ID).
Andre menyampaikan perombakan manajemen MIND ID adalah hal yang biasa untuk penyegaran dan tour of duty.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir resmi menunjuk Hendi Prio Santoso sebagai Direktur Utama MIND ID menggantikan Orias Petrus Moedak.
Pergantian diumumkan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) MIND ID, 29 Oktober 2021.
"Hendi yang sebelumnya di Semen Indonesia memiliki tanggung jawab besar. Diwajibkan harus lebih berani daripada manajemen sebelumnya," ujar Andre kepada media di Jakarta, Rabu (17/11/2021).
Baca juga: Seleksi Dewan Direksi RRI Diperpanjang hingga Tanggal 19 November 2021
Andre mengatakan Hendi harus memberikan nilai tambah bagi negara tatkala Freeport sudah berada di pangkuan Indonesia.
Baca juga: Kasus RJ Lino, Ahli Sebut Kebijakan Direksi BUMN yang Rugikan Negara Jadi Bagian Risiko Bisnis
Pembangunan smelter yg didorong oleh Pemerintah di Gresik hrs terus dilanjutkan tanpa keraguan, karena ini merupakan poin penting keberadaan Freeport di Indonesia dan punya nilai tambah bagi Indonesia dimana selama ini hasil freeport selalu diekspor dalam bentuk bahan baku.
Baca juga: Sidang Korupsi Asabri, Saksi Sebut Pengelolaan Investasi Ikut Perintah Direksi
Kata Andre, kekurangan manajemen lama yang terlihat kurang cepat dalam membangun Smelter harus diperbaiki. hal yg sama juga terlihat di anak2 perusahaan seperti Antam, yg juga belum membangun smelter nikel.
Dikhawatirkan mengakibatkan ketergantungan semua penambang nikel dengan smelter swasta asing yang mana juga dapat menentukan harga.
"Tugas BUMN yang diberikan undang-undang tidak bisa terlaksana. Ketika diminta buat smelter di Sulawesi mereka lebih condong tidak membuat smelter, tapi cukup kerja sama dengan pihak asing," kata dia.