TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah provinsi di Indonesia telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2022 mereka masing-masing.

Mereka menetapkanya pada 20-21 November 2021 dengan kenaikan rata-rata 1.09 persen.

Kenaikan sebesar 1,09 persen pun langsung ditolah oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Ketua KSPI Said Iqbal menyebut, UMP DKI Jakarta hanya naik kurang dari Rp 1.500.

Menurut dia, angka tersebut bahkan tak cukup untuk membayar ketika ingin pergi ke toilet umum.

Baca juga: UMP Papua 2022 Tertinggi Kedua Setelah DKI Jakarta, Disusul Sulut, Bangka Belitung dan Papua Barat

"Bagaimana mungkin DKI, ini saya mau kampanye nanti di internasional. DKI ya Allah ya rab, DKI naik upah, Ibu Kota Indonesia terkaya nomor 7 di dunia.

Tahun 2022, menjadi Ketua G20, ibu kotanya naik upah di bawah Rp 1.500.

Ke toilet saja enggak cukup Pak Gubernur. Ke toilet umum itu Rp 2.000 pak. Bapak kasih rakyat Jakarta Rp 1.500," ujarnya melalui konferensi pers virtual, dikutip Selasa (23/11/2021).

Begitu pula di Serambi Mekkah, Aceh, yang menurut KSPI hanya naik Rp 500.

Kenaikan upah minimum per harinya yang begitu kecil tak cukup memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruhh sehari-hari.

Baca juga: Besaran UMP 2022 di 27 Provinsi, Kepulauan Riau hingga Sulawesi Utara

"Di Aceh naiknya cuma Rp 500 sehari upah minimum, di Jakarta upahnya naik Rp 1.500 sehari. Adil? Toyota, Freeport, Standard Chatered, Hotel Mulia, Panasonic, Toshiba, Honda, Yamaha, adil upahnya naik Rp 1.500 per hari," kata dia.

Maka dari itu, KSPI bersama 6 konfederasi lainnya berencana untuk melakukan aksi unjuk rasa nasional di depan Kantor Gubernur DKI Jakarta, pada 29-30 November.

Selain itu berdemo di Istana Negara, Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), dan DPR RI.

Lantas benarkah UMP DKI tahun depan hanya naik Rp 1.500? Bagaimana perhitungannya? Said Iqbal menjelaskan, upah minimum Provinsi DKI memang benar naik Rp 37.000, tapi itu per bulannya.