TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali menyoroti realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sangat rendah.

Hingga Oktober 2021, realisasi belanja APBD baru Rp 689,76 triliun atau 56,36% dari pagu yang mencapai Rp 1.223,82 triliun.

Menurutnya, realisasi belanja ini tidak sebanding dengan pendapatan daerah di APBD yang justru meningkat yakni sudah mencapai 70,2% dari pagu APBD.

“Belanja APBD ini memang mengalami perlambatan, dan ini merupakan masalah yang cukup serius, saat pemerintah ingin melakukan pemulihan melalui belanja baik pusat maupun daerah,” kata Sri Mulyani di konferensi pers APBN KITA, Kamis (25/11).

Bendahara negara ini menambahkan, realisasi pendapatan APBD menjadi lebih tinggi dari realisasi belanja APBN, menyebabkan daerah surplus. Menurut dia, perlambatan ini juga menggambarkan bahwa Pemda belum meningkatkan peranannya yang cukup signifikan untuk ikut memulihkan ekonomi nasional.

Padahal, pemerintah pusat berharap Pemda bisa ikut berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional, dengan mempercepat realisasi belanja, khususnya yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19 untuk kesehatan dan perlindungan sosial kepada masyarakat.

Baca juga: Mendagri Tito Tegur Pemda yang Realisasi Belanja APBD-nya Masih Rendah

Dengan keterlambatan belanja daerah tersebut, Sri Mulyani menyebut, realisasi pertumbuhan belanja daerah akhirnya mengalami kontraksi 2,21% secara tahunan. Tercatat, realisasi belanja daerah justru lebih tinggi pada tahun lalu, yaitu mencapai Rp 705,34 triliun per Oktober 2020.

Berdasarkan fungsi belanja, realisasi belanja yang kontraksi ini terjadi pada belanja kesehatan sebesar minus 1