Tribun Bisnis

UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja Direvisi, Anggota DPR Singgung Perbaikan Nasib Tenaga Kerja

Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak menyinggung nasib tenaga kerja atau buruh jika UU Cipta Kerja mesti direvisi sebelum 2023.

Penulis: Yanuar Riezqi Yovanda
Editor: Muhammad Zulfikar
UU Cipta Kerja Direvisi, Anggota DPR Singgung Perbaikan Nasib Tenaga Kerja
Danang Triatmojo
Ribuan buruh yang tergabung dalam aliansi KSPI, KSPSI, SPSI menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (25/11/2021). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam penetapan Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) inkonstitusional bersyarat mendapat respons dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). 

Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak menyinggung nasib tenaga kerja atau buruh jika UU Cipta Kerja mesti direvisi sebelum 2023.

Bahkan jika proses revisi sudah rampung pun, dia memandang nasib buruh tidak mendapatkan jaminan lebih baik dari saat ini.

"Nasib tenaga kerja pada 2023 setelah UU Ciptaker selesai direvisi masih belum bisa dipastikan apakah lebih baik atau tidak," ujarnya melalui pesan singkat kepada Tribunnews, ditulis Minggu (28/11/2021). 

Menurut Amin, hal tersebut tergantung pada komitmen semua pihak, terutama pemerintah dan pelaku usaha untuk serius menciptakan lapangan kerja.

Baca juga: Menkumham Sebut Revisi UU Cipta Kerja Selesai Sebelum Dua Tahun

Keputusan MK tersebut dinilainya berpengaruh terhadap iklim investasi di Indonesia karena bisa jadi akan ada revisi terhadap persyaratan yang sudah dipermudah dalam UU Cipta Kerja

"Namun demikian, dalam UU Ciptaker ada pasal-pasal tentang investasi yaitu tentang LPI (Lembaga Pengelola Investasi) yang tidak mengubah UU eksisting. Bab tentang investasi pemerintah, harusnya tidak masuk bagian yang wajib direvisi dalam amar putusan MK tentang keharusan revisi UU Ciptaker," pungkas juru bicara Fraksi PKS tersebut.

UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat

Uji materi omnibus law Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membuahkan hasil positif. Omnibus law UU 11/2020 Cipta Kerja diputuskan inkonstitusional.

Halaman
123
Ikuti kami di
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas