Tribun Bisnis

UU Cipta Kerja

Revisi Undang-Undang Cipta Kerja Dinilai Tak Berpengaruh ke Investasi Hulu Migas

investasi hulu migas tetap berjalan, meski MK menyebut Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan harus direvisi

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Sanusi
Revisi Undang-Undang Cipta Kerja Dinilai Tak Berpengaruh ke Investasi Hulu Migas
dok. Kementerian ESDM
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan investasi hulu migas tetap berjalan, meski Mahkamah Konstitusi (MK) menyebut Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan harus direvisi dalam waktu maksimal dua tahun.

Wakil Kepala SKK Migas Fatar Yani Abdurrahman mengatakan, proses perizinan investasi hulu migas saat ini masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 2/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas), di mana UU tersebut sedang dilakukan revisi.

Baca juga: Bahlil Lahadalia Sebut Perizinan Hulu Migas Ada di BKPM Mulai Tahun Depan

"Belum banyak pengaruhnya karena sebenarnya RUU Migas belum jadi," kata Fatar saat 2nd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2021 (IOG 2021) di Bali, Senin (29/11/2021).

Menurutnya, UU Cipta Kerja lebih banyak pengaruh kepada proses perizinan, karena dapat mempercepat penyelesaiannnya.

Baca juga: Industri Hulu Migas Tidak Akan Ditinggalkan, Meski Pemerintah Kejar Net Zero Emission pada 2060

"Di kami urusan perizinan yang sulit. Kami dengan Kementerian ESDM itu sedang menggarap melibatkan instansi-instansi lain bagaimana caranya periizinan mudah dan cepat," paparnya.

"Kami lagi menyiapkan draf Raperpres (Rancangan Peraturan Presiden). Artinya kalau UU Ciptaker ini tidak bisa dilaksanakan, kami bisa gunakan Raperpres itu untuk bisa masuk, walaupun bukan undang-undang," sambung Fatar.

Ia menyebut, Raperpres ini memuat pemangkasan waktu perizinan industri hulu migas, misalnya terkait analisis dampak lingkungan (Amdal) yang memakan waktu 1,5 tahun agar dipercepat.

"Kemudian proses admnistrasinya cepat. Jadi proses makin cepat, biaya makin efisien," ucapnya.

Diketahui, MK memutuskan UU 11/2020 Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat.

Halaman
12
Ikuti kami di
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas