Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Askrindo membukukan kenaikan hasil usaha (earning before tax) di tahun buku 2021 dibandingkan kinerja di 2020 dan 2019.

Hingga akhir triwulan III 2021 posisi EBT Askrindo mencapai Rp 917 miliar.

Sebagai perbandingan, EBT di 2019 tercatat sebesar Rp 134 miliar dan jumlah ini menembus Rp 1,11 triliun di 2020.

Direktur Utama Askrindo Priyastomo menyatakan, capaian ini sekaligus menunjukkan bahwa kegiatan operasional PT Askrindo mampu mengatasi tantangan yang dihadapi dengan strategi yang tepat, di masa kondisi new normal.

"Kinerja usaha yang baik ini dipengaruhi oleh komitmen, berbagai upaya dan continious improvement yang dilakukan manajemen dan seluruh jajaran pegawainya," kata Priyastomo dalam keterangannya, Minggu (5/12/2021).

Premi Bruto dalam tiga tahun terus tumbuh positif, dari Rp 5,89 triliun (2019)  menjadi Rp 6,42 triliun (2020) dan sampai dengan Triwulan III 2021 sudah mencapai Rp 4,77triliun.  Pertumbuhan premi ditopang dari kegiatan usaha bisnis KUR dan KMK PEN yang mengambil porsi 84% selama periode tersebut.

Baca juga: Askrindo Jamin Kredit UMKM sekitar Rp 4,8 Triliun Hingga Akhir Mei

Hasil Underwriting meningkat dari Rp854 miliar (2019) menjadi Rp2,02 triliun (2020) dan sampai Triwulan III 2021 sudah mencapai Rp1,51 triliun.

Hasil Underwriting yang relatif baik ini menunjukkan upaya Manajemen dapat menjaga kualitas akseptasi dengan baik, disamping menerapkan prinsip kehati-hatian pada setiap line of businesses dan konservatif dalam menghitung pencadangan, baik cadangan premi maupun cadangan teknis.

Baca juga: Askrindo Dukung Usaha Peternakan Lebah Madu Utan Alam Roban

Angka Beban Underwriting cenderung menurun dari Rp2,721 triliun (2019) menjadi Rp1,80 triliun (2020) dan di Triwulan III 2021 sebesar Rp1,27 triliun. 

Menjadi kebangaan bahwa Hasil audit Laporan Keuangan Konsolidasian tahun buku 2020 dan 2019 PT Askrindo yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Tanudireja, Wibisana, Rintis, dan Rekan (PwC) mendapat predikat Wajar Tanpa Modifikasi.

Priyastomo juga mengemukakan, upaya menjaga kualitas akseptasi juga diikuti dengan pengendalian dan efisiensi Biaya Operasional.

Pengendalian biaya ini dapat terlihat dari menurunnya angka Beban Usaha dari semula Rp1,00 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp699 miliar di tahun 2020, dan sebesar Rp560 miliar di Triwulan III 2021. 

Demikian pula dengan Beban Lain-lain terlihat turun dari Rp394 miliar (2019) menjadi Rp302 miliar pada tahun 2020, dan sebesar Rp151 miliar di triwulan III 2021.