Artinya, di balik kekayaan alam Raja Ampat, Papua Barat, masyarakatnya masih tertinggal dan belum merasakan keadilan sosial itu sendiri.

Untuk itu, pihaknya ingin melihat respon pemerintah dalam menyikapi kondisi yang sedang dialami masyarakatnya.

Selain itu, Umpes meminta agar pihak terkait pun bisa mengusut para mafia BBM, yang berujung pada aksi di Waigeo Utara.

Imbas Sengketa Lahan

Pertamina Regional Papua Maluku angkat bicara terkait krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) di Distrik Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat.

Pihak pertamina mengatakan persoalan ini dipicu sengketa lahan.

Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Sub Holding Commercial and Trading Regional Papua Maluku Edi Mangun mengatakan, berawal sengketa lahan itu mengakibatkan terjadinya pemalangan SPBU BBM 1 Harga atas nama CV Putri Waima.

"Pemalangan itu di Kampung Kabare Distrik Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat sehingga, masalah tersebut berujung pada pelarangan pengiriman BBM yang rutin dilakukan oleh oknum, dengan tujuan Distrik Waigeo Utara," kata Mangun, melalui rilis yang diterima TribunPapuaBarat.com, Selasa (7/12/2021).

"Imbasnya pada bergesernya jadwal bongkar muat BBM jenis minyak tanah ke pangkalan resmi agen di Waigeo Utara," tuturnya.

Baca juga: Krisis BBM Selama 2 Bulan di Raja Ampat, Pertamina Sebut Imbas Sengketa Lahan

Mangun menjelaskan, kronologi persoalan dilatar belakangi karena kesalahan komunikasi.

"Alhasil masyarakat melakukan aksi demo di Kantor Distrik Waigeo Utara, karena BBM jenis minyak tanah yang seharusnya didistribusikan menjadi terhambat," kata Mangun.

"Kronologi kejadian yang kami terima, dikarenakan SPBU yang dipalang oleh oknum,"

Ia menjelaskan, untuk saat ini Pertamina telah mengambil langkah untuk berkomunikasi dengan Pemerintah Raja Ampat.

Sehingga, ada kesepakatan dari semua pihak dengan SPBU dan Transportir, untuk mengirimkan minyak tanah ke pangkalan yang berlokasi di Kabare.