Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah akan memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur. 

Terkait prospek investasi di kawasan IKN, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, saat ini sebagian besar investasi diarahkan untuk kantor-kantor pemerintahan dan sarana pendukungnya seperti rumah pegawai. 

"Saya kira tahap awal, pemerintahan dulu. Kalau sudah jalan untuk prasarana dasar swasta baru masuk. Misalnya untuk jasa, apakah telekomunikasi, kesehatan, pendidikan itu tumbuh kalau daerah tersebut penduduknya sudah mulai bannyak," papar Tauhid saat dihubungi, Rabu (8/12/2021).

Menurutnya, investasi swasta akan bertumbuh seiring perkembangan penduduk di kawasan IKN dan wilayah aglomerasi, namun hal ini membutuhkan waktu yang tidak singkat. 

Baca juga: Pansus RUU Ibu Kota Negara Terbentuk, Berikut Nama-namanya 

Ia menyebut, sektor potensial yang dapat dikembangkan swasta yaitu perumahan, pendidikan, kesehatan, jasa telekomunikasi, perbankan hingga pusat perdagangan. 

"Tapi kalau masih sedikit penduduknya, mereka tinggal di Samarinda atau Balikpapan, maka dampaknya hanya di kota saja," ucapnya.

Baca juga: Menteri Basuki Sebut Pembangunan Kawasan Inti Pusat Ibu Kota Negara di Kaltim Dimulai 2022

Tauhid menyebut, pemindahan IKN akan memberikan dampak positif ke perekonomian Kalimantan Timur, seperti peningkatan konsumsi rumah tangga sebesar 0,2 persen. 

"Lalu dampak secara keseluruhan investasi 0,24 persen, PDB wilayah Kaltim 0,73 persen, dan gross national expenditure 0,24 persen," tuturnya.

"Dampaknya ini hanya untuk Provinsi Kaltim saja, secara nasional kami melihat tidak ada. Hanya Kalimantan Selatan saja ikut berdampak, itu 0,01 persen untuk gross national expenditure, PDB-nya tidak berubah," sambung Tauhid.