Kemenko Marves Libatkan Pakar dan Kampus Kaji Dampak Perubahan Iklim Terhadap Hukum Laut
Seminar ini meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang dampak perubahan iklim terhadap hukum laut dalam perspektif Konvensi Hukum Laut PBB
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Choirul Arifin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Koordinator Perekonomian, Maritim dan Investasi melibatkan perguruan tinggi untuk mengkaji dampak perubahan iklim terhadap hukum laut dalam Perspektif Konvensi Hukum Laut PBB 1982.
Kajian ini dibedah dalam Seminar Internasional tentang 'Dampak Perubahan Iklim terhadap Hukum Laut Dalam Perspektif Konvensi Hukum Laut PBB 1982' yang diselenggarakan Kemenko Marves bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Senin (13/12/2021).
Rektor Universitas Pancasila, Prof. Dr. Edie Toet Hendratno S.H., Msc., FCBArb, mengatakan, seminar ini selain melibatkan kampus, seminar ini juga mengajak para pakar dan praktisi mengkaji dan mengembangkan hukum laut guna mengatasi tantangan perubahan iklim global.
Lewat seminar ini pula akan ditingkatkan pemahaman dan kesadaran tentang dampak perubahan iklim terhadap hukum laut dalam perspektif Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982, maupun instrumen-instrumen hukum internasional lainnya.
Baca juga: Kemenko Marves Beri Penjelasan Soal Kewajiban PCR Bagi Penumpang Pesawat
"Selain itu juga untuk memperkuat kerjasama internasional dan diplomasi dalam mitigasi dan mengatasi dampak perubahan iklim," ungkap Edie.
Dari seminar ini dihasilkan sejumlah masukan kebijakan kepada Pemerintah Indonesia untuk pengaturan masalah-masalah kelautan, khususnya yang terkait dengan dampak perubahan iklim.
Baca juga: Kemenko Marves dan Danone-Aqua Resmikan TPST Terpadu di Jimbaran Bali
"Para pakar yang mewakili PBB, perguruan tinggi dari negara-negara tetangga ASEAN maupun dari Indonesia telah memberikan sumbangan pemikiran dan usulan-usulan serta langkah konkrit dari berbagai perspektif," beber Edie.
Seminar menghadirkan Menko Polhukam Prof. Dr. Mahfud M.D. sebagai keynote speaker dan Wakil Tetap RI untuk PBB, Duta Besar Arrmanatha Christiawan Nasir.
Sejumlah narasumber yang hadir antara lain Mr. Vladimir Jares, Direktur Divisi Urusan Maritim dan Hukum Laut (DOALOS) PBB New York; Assoc. Prof. Nguyen Thi Lan Anh, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Asia Timur (Laut China Selatan), Lembaga Akademi Dilpomasi Viet Nam; dan Dr. Antonio La Viña, Direktur Kebijakan Perubahan Iklim dan Hubungan Internasional, Ateneo de Manila University, Manila.
Sedangkan para pakar dari Indonesia yang menjadi narasumber adalah Duta Besar Prof. Dr. Eddy Pratomo S.H., M.A, Dekan FHUP; dan Matheus Eko Rudianto, dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
