Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Program Kartu Prakerja pada tahun depan sebesar Rp 11 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, skema pelaksanaanya pada semester I 2022 masih menggunakan sistem yang sama yaitu semi bantuan sosial (bansos) dan semester II 2022 akan dijalani secara offline dan online.

Baca juga: 5 Kriteria Pendaftar Kartu Prakerja Gelombang 23 dan Golongan yang Dilarang Daftar

"Untuk 2022 anggarannya Rp 11 triliun dan tentu jumlah dari pesertanya antara 3 juta smpai dengan 4,5 juta," kata Airlangga secara virtual, Kamis (15/12/2021).

Menurutnya, pemerintah berkomitmen pada tahun depan melakukan perbaikan tata kelola sistem teknologi informasi (IT) dan bisnis proses program tersebut agar akuntabilitasnya semakin baik.

Terkait sisa saldo Kartu Prakerja pada tahun ini, kata Airlangga, masih dilakukan penghitungan oleh Manajemen Pelaksana Program (PMO).

Baca juga: Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 23 Segera Dibuka Tahun 2022, Berikut Syarat dan Cara Daftarnya

"Tentu harus direkonsiliasi dari mereka yang sudah ambil pelatihan, tranning, apa sudah memenuhi dan kapan pembayaran pertama, kedua dan ketiga. Jika masih sisa kembali ke kas negara dan ini sesuatu normal saja, sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan," paparnya.

Diketahui, pada 2020 pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Kartu Prakerja sebesar Rp 10 triliun dengan target penerima manfaat sebanyak 5,6 juta. Namun, realisasinya melebihi target yakni 5,19 juta dengan total anggaran Rp 13,4 triliun.

Kemudian pada 2021, alokasi program Kartu Prakerja mencapai Rp 21,2 triliun yang semula Rp 21,2 triliun dengan target 5,97 juta penerima. Per Oktober 2021, realisasi penerima mencapai 2,7 juta penerima dengan total anggaran Rp 9,4 triliun.