Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus menilai rencana mogok nasional butuh Pertamina menggunakan narasi absurd.

Menurut dia,  pemotongan gaji karyawan serta masalah hubungan industrial merupakan tuduhan yang prematur.

Hal itu berdasarkan hasil klarifikasi yang sudah dilakukannya.

Baca juga: Karyawan Pertamina Ancam Mogok, Anggota Komisi VI: Tuntutan Tidak Logis

“Saya meyakini bahwa tujuan utama dari elite serikat pekerja itu adalah menjatuhkan Direktur Utama dan menyandera Pertamina dihadapan publik,"ungkap Deddy dalam keterangannya kepada media, Kamis (23/12/2021).

“Isu pemotongan gaji karyawan itu terlalu prematur dan absurd,” tegas Deddy. 

Sebagai mitra kerja di DPR, Deddy mengaku telah meminta keterangan tentang isu tersebut kepada jajaran terkait di Pertamina. 

Menurutnya, masalah pemotongan gaji itu baru sebatas wacana dan merupakan hasil survey internal terhadap karyawan Pertamina sendiri. 

Dimana mayoritas karyawan setuju untuk bergantian melakukan aktivitas dari rumah (WFH) dan bekerja dari kantor (WFO). 

Bagian terbesar karyawan yang melakukan fungsi-fungsi administratif yang dapat dilakukandi luar kantor atau dari rumah, justru merasa metode WFH dapat meningkatkan kualitas hidup dan kinerja mereka.

Baca juga: Jelang Tutup Tahun 2021, Layanan BBM Satu Harga Pertamina Tembus di 321 Wilayah

Sedangkan untuk karyawan dengan fungsi manajerial, operasional dan pelayanan publik, tetap berlaku kebijakan bekerja di kantor.

Diskusi yang berkembang di internal Pertamina adalah diperlukan mekanisme keadilan antara mereka yang boleh bekerja dari rumah dengan karyawan yang harus tetap bekerja dari kantor yang lebih beresiko. 

Itupun opsi pemotongan gajinya sangat tidak siqnifikan, berkisar 1,5 - 3 persen. 

Dan ini dimaksudkan sebagai cara menghadirkan keadilan bagi seluruh karyawan, ujar pria kelahiran Pematang Siantar itu.