Dijelaskan Mulyanto, industri smelter dalam negeri hanya memproduksi nikel matte dan NPI (nickel pig iron), dengan nilai tambah yang rendah.

Padahal diharapkan terjadi diversifikasi produk nikel ini, baik berupa stainless steel, baterai listrik, baja tahan karat, bahkan mobil listrik. Bukan sekadar bahan baku setengah jadi.

Menurutnya, negara sudah banyak berkorban untuk program hilirisasi nikel ini. Baik melalui pelarangan ekspor bijih nikel, di saat harga nikel internasional tinggi, maupun berupa pembebaskan pajak PPh Badan untuk industri smelter. 

Akibatnya, penerimaan negara dari PPh Badan industri smelter; royalti nikel, dan pajak ekspor bijih nikel menjadi nihil. 

Belum lagi datangnya buruh TKA (tenaga kerja asing),  yang mengambil pasar tenaga kerja kita.

"Kebijakan itu dinilai hanya menguntungkan pengusaha dan industri asing.  Sementara hasilnya hanya produk setengah jadi yang diekspor untuk keperluan industrialisasi China.  Ini tidak optimal," tandas Mulyanto.