Program PEN Dinilai Jadi Stimulus Kebangkitan Ekonomi 2022
Pemerintah menggelontorkan anggaran Rp414,1 triliun untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2022.
Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menggelontorkan anggaran Rp414,1 triliun untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2022.
Pemerintah juga mendorong program prioritas dari PEN seperti KUR, bantuan tunai untuk PKL dan warung, dan insentif fiskal agar realisasinya dipercepat sejak awal tahun.
Langkah pemerintah ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomiam Airlangga Hartarto yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Minggu (9/1/2022), di Jakarta.
Menanggapi langkah pemerintah tersebut, Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah menilai program Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai langkah tepat. Terutama di tahun 2022, yang disebut Piter sebagai tahun kebangkitan ekonomi nasional.
"Program PEN ini bagus dan memang kita butuhkan, dan kami perkirakan tahun 2022 merupakan tahun kebangkitan ekonomi. Momentum ini harus benar-benar kita manfaatkan, supaya perekonomian tidak hanya pulih tapi bangkit. Untuk itu dibutuhkan stimulus bantuan kepada masyarakat agar perekonomian tumbuh lebih baik," kata Piter saat dihubungi wartawan, dikutip Rabu (12/1/2022).
Piter lantas memberikan catatan, percepatan penyaluran belanja anggaran PEN juga harus diikuti dengan ketepatan penyalurannya. Misalnya subsidi KUR sebesar 3 persen dalam jangka 6 bulan ke depan.
Baca juga: Menko Airlangga: Tingkatkan Koordinasi dan Sinergi Untuk Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi di 2022
"Agar bisa menjaring pelaku UMKM yang selama ini kesukitas akses perbankan. Sehingga, UMKM tersebut bisa menerima stimulus dari KUR pemerintah," jelasnya.
Piter juga mengapresiasi salah satu program PEN tahun 2020 yakni perluasan Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima & Warung (BT-PKLW) dan percepatan penyalurannya. Program ini diperuntukkan bagi 1 juta PKL dan warung yang masing-masing mendapatkan dana Rp1,2 juta.
"Saya kira ini bagus, apalagi ada perluasan target sasaran dengan menambahkan nelayan atau Penduduk Miskin Ekstrim (PME) di wilayah pesisir yang menyasar lebih dari 1 juta penduduk," tuturnya.
