Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

 TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) mendukung rencana pembangunan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Bifrost oleh PT Telkom Indonesia Internasional (Telin) memanfaatkan ruang laut kawasan antarwilayah di Laut Sulawesi.

Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Pamuji Lestari menekankan, KKP berkomitmen untuk memberikan fasilitasi kepada pihak-pihak penyelenggara kegiatan berusaha dan nonberusaha agar pemanfaatan ruang laut tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

“Rencana penggelaran kabel bawah laut yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut harus segera dikomunikasikan sehingga dapat segera dibahas dan diberikan rekomendasi oleh Tim Nasional Penataan Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut,” terang Tari, Jumat (21/1/2022).

Baca juga: Genjot Peluang Investasi Sektor Perikanan di 2022, KKP Bikin Program Terobosan

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail menuturkan, perencanaan transformasi digital harus dipercepat karena sangat berperan penting menghadapi persoalan termasuk persoalan ekonomi. 

“Pertumbuhan lalu lintas data (traffic) yang luar biasa membuat kebutuhan bandwidth meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini harus didukung dengan infrastruktur yang memadai," kata Ismail.

"Untuk jaringan internasional, hingga saat ini Indonesia bertumpu pada jalur Batam-Singapura yang semakin padat dan riskan. Rute alternatif menjadi isu yang krusial dan penting untuk diperhatikan demi mendukung ketahanan nasional,” urainya. 

Sementara itu, Direktur Utama PT. Telin Budi Satria Dharma Purba mengatakan komitmen pembangunan infrastruktur telekomunikasi salah satunya melalui pembangunan SKKL Bifrost yang akan melintasi Laut Sulawesi. 

“SKKL Bifrost punya peran signifikan dalam konektivitas kawasan antarwilayah tiga pulau besar yaitu Sulawesi, Kalimantan, dan Jawa serta dirancang untuk menjadi jaringan penyangga yang handal (backbone direct connection) yang tersambung langsung dengan Jakarta dan Ibu Kota Negara sebagai pusat bisnis dan pemerintahan masa depan,” ujar Budi. 

Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik Doni Ismanto Darwin menekankan bahwa selain isu-isu teknis yang perlu segera diselesaikan, harus diperjelas kembali mengenai lokasi-lokasi yang dapat dilalui kabel laut.

Baca juga: Tak Ramah Lingkungan, KKP: Nelayan Pengguna Cantrang Bakal Dapat Sanksi Tegas

Hal ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

"juga menjadi acuan perolehan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), strategi menerapkan ekonomi biru dan menjadi alat kendali untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.