TRIBUNNEWS.COM, RIAU - Pemerintah RI menegaskan untuk terus menghentikan ekspor bahan mentah ke luar negeri.

Penghentian dilakukan satu per satu, salah satu yang telah dilakukan adalah menghentikan ekspor nikel ke Uni Eropa.

Hal ini diungkapkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam sambutannya pada acara pelepasan ekspor perdana 2022 smelter grade alumina produksi PT Bintan Alumina Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

"Dengan risiko apapun, satu per satu (ekspor bahan mentah) akan saya stop," kata Jokowi dalam pernyataannya pada Selasa (25/1/2022).

Baca juga: Komitmen Jokowi Hentikan Ekspor Bahan Mentah: Dengan Risiko Apapun, Satu per Satu Akan Saya Stop

"(Ekspor) bijih nikel stop, kita digugat WTO, silakan gugat. Nanti stop ekspor bauksit, stop, mesti ada gugatan, silakan gugat. Enggak apa-apa, kita hadapi," imbuhnya.

Jokowi mempunyai cukup alasan pemerintah memilih menghentikan ekspor sejumlah bahan mentah ke luar negeri tersebut.

Menurut dia, jika tidak segera dihentikan, maka Indonesia akan menjadi negara pengekspor bahan mentah, di mana hal itu sudah terjadi sejak zaman VOC.

"Kalau enggak, sejak zaman VOC sampai kapanpun, kita akan menjadi pengekspor bahan mentah, bahan mentah, enggak rampung-rampung,” ujarnya.

“Pala, coklat semuanya. Rempah-rempah semuanya. Yang menikmati yang punya nilai tambah, yang menikmati yang punya industri,” tambahnya.

Bauksit, Timah dan Tembaga Menyusul

Pemerintah akan menyetop ekspor bahan mentah produk pertambangan pada 2022, mulai dari bauksit, dilanjutkan tembaga, emas lalu timah.

Sebelumnya pada 2020, pemerintah sudah menyetop ekspor bahan mentah nikel. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo di pabrik smelter nikel di Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin (27/12/2021) seperti dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Dari Feronikel Hingga Ikan Hidup, Bea Cukai Iringi Ekspor Perdana Komoditas Daerah

"Saya kira keuntungan kita menyetop ekspor bahan mentah nikel itu manfaatnya bisa lari ke mana-mana. Oleh sebab itu tahun depan akan kita lanjutkan untuk stop ekspor bahan mentah bauksit, lalu tembaga, selanjutnya emas, selanjutnya timah," kata Presiden.

Menurut Presiden, dengan hilirisasi industri produk pertambangan, masyarakat akan mendapat nilai tambah yang besar seperti lapangan pekerjaan, sementara negara akan memperoleh penerimaan pajak dan devisa.

Dalam peresmian pabrik smelter di Konawe, Presiden juga melihat langsung proses pengolahan nikel tersebut. Hasil pengolahan bijih nikel bisa jadi berbagai macam produk, misal stainless steel untuk memproduksi panci, sendok dan sebagainya.

Direktur Utama PT Gunbuster Nickel Industru (GNI) Wisma Bharuna, pendiri smelter nikel di Konawe, berharap dengan hilirisasi ini aneka produk hasil pengolahan nikel bisa diproduksi di dalam negeri.

Ia juga berharap akan ada alih teknologi yang memberikan manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Baca juga: Pengusaha Usul Ada DMO Minyak Goreng Hingga Kenaikan Pajak Ekspor Demi Kendalikan Harga

"Segala macam itu harus dari sini, tidak lagi ke luar negeri, barangnya barang kita dipakai untuk kita. Ada alih teknologinya, metalurginya, anak-anak lebih pintar, lapangan pekerjaan semua Indonesia," katanya.

Gugatan Uni Eropa

Gara-gara menghentikan ekspor bijih nikel, pemerintah Indonesia saat ini sedang digugat oleh Uni Eropa.

Meski demikian, pemerintah Indonesia kukuh menghentikan ekspor nikel dan memilih berhadapan dengan negara-negara Eropa.

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga mengatakan bahwa nikel adalah komoditas strategis Indonesia yang penting bagi ekonomi Indonesia sekaligus dalam kaitannya sebagai sumber daya yang tak terbarukan.

Karena itu Indonesia berhak membatasi Perdagangan demi kepentingan masyarakat dan keberlanjutan (sustainability).

"Indonesia berhak mengatur perdagangan sumber daya-sumber daya strategisnya. Apalagi itu ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas dan kepentingan ekonomi yang berkelanjutan juga," ujar Jerry seperti dikutip dari Kontan beberapa waktu lalu.

Nikel adalah salah satu bahan untuk membuat baterai berbagai peralatan, termasuk mobil listrik yang tengah menjadi tren dunia. Indonesia sendiri adalah penghasil nikel utama di dunia. Tidak heran jika nikel Indonesia banyak dilirik oleh pasar negara-negara lain.

Pemerintah berupaya mengoptimalkan kontribusi nikel bagi perekonomian dan kepentingan nasional. Pembatasan ekspor nikel adalah bagian dari hal tersebut.

"Jadi tujuannya agar kita bisa mengelola dengan lebih baik melalui hilirisasi industri bahan tambang mentah sesuai arahan Presiden Jokowi. Ini sebenarnya juga mencerminkan kepentingan dunia internasional yaitu bahwa agar pemanfaatan sumber daya yang terbatas dan tidak terbarukan bisa memberikan dampak positif dalam jangka panjang," kata Jerry.

Dengan upaya melawan gugatan terhadap pembatasan ekspor nikel, Wamendag berharap industri berbasis nikel juga bisa tumbuh dengan memanfaatkan momentum ini. Dengan demikian perdagangan dan industri nikel memberikan nilai tambah yang tertinggi sesuai amanat Presiden Jokowi.

Dalam kaitan dengan gugatan oleh Uni Eropa, Wamendag menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan kerja keras baik di internal Kemendag maupun lembaga lain.

Ia menyebut Kemendag mendapatkan support penuh dari Kemenko Marves, Kemenko Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian ESDM, BKPM, Kejaksaan Agung dan lain-lain, juga perwakilan Indonesia di WTO dan Uni Eropa.

Kerja sama yang baik ini baginya merupakan indikator dan preseden yang baik bagi kerja sama di sektor yang lain. Sebenarnya kolaborasi antar kementerian yang makin baik juga bisa dilihat dari program lain seperti dalam penanganan pandemi covid. Ini baginya juga menunjukkan soliditas kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi.

"Saya merasakan makin kuatnya koordinasi, sinergi dan kolaborasi lintas Kementerian dan Lembaga dari tahun ke tahun. Ini semakin menguatkan teamwork yang solid dalam melawan gugatan dari Uni Eropa," tutup Jerry. (Kompas TV/Kompas.com/Kontan)