Sementara itu, di Yogya online minyak goreng kemasan dua liter dengan merek acak masih tersedia 10 kemasan dengan harga Rp 28.000 per kemasannya. Dari informasi yang didapatkan, merek acak tersebut bisa Sania, Fortune, Bimoli, Sunco, ataupun Filma.

Masih belum ada kejelasan dari stok minyak goreng di ritel modern saat ini dari pemerintah. Tim Kontan.co.id sudah mencoba menghubungi Kemendag mengenai hal ini, tetapi masih belum mendapatkan jawaban.

Janji Menteri Lutfi

Sebelumnya Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memastikan produksi minyak goreng kemasan sederhana seharga Rp 14.000 per liter direncanakan pada pekan ini atau paling lambat pada awal minggu depan.

“Kita akan mulai mudah-mudahan produksi akan segera berlangsung tidak akan lebih lama dari pada awal minggu depan, mudah-mudahan akhir minggu ini sudah mulai,” kata Mendag Lutfi dilansir dari Antara, Kamis (6/1/2022).

Lutfi menyampaikan penyediaan minyak goreng harga murah tersebut akan melibatkan setidaknya 70 industri minyak goreng dan 225 packer.

Baca juga: Cerita Emak-emak Kesulitan Beli Minyak Goreng Murah hingga Terpaksa Pakai Minyak Bekas Pakai

Namun untuk penyediaan awal, pemerintah akan bekerja sama dengan lima industri minyak goreng besar.

“Kita akan meminta lima dulu yang mayor yang besar untuk segera mengalokasikan untuk minyak goreng kemasan sederhana ini untuk bisa jalan,” ujarnya.

Ia menargetkan distribusi minyak goreng tersebut akan dapat menjangkau seluruh pasar yang dipantau oleh Kementerian Perdagangan pada akhir minggu depan.

“Mudah-mudahan ini dapat memberikan harga minyak goreng yang terjangkau oleh masyarakat dan mudah-mudahan bisa memberikan nilai tambah kepada masyarakat dan nilai aman karena bentuk daripada penyaluran minyak goreng ini minyak goreng kemasan sederhana,” kata Lutfi.

Kendati menyediakan minyak goreng kemasan sederhana, Lutfi menegaskan bahwa pihaknya masih akan tetap mempertahankan minyak goreng kemasan premium.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman menyampaikan bahwa pihaknya ditugasi untuk menutup selisih harga antara harga pasar dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

“Dengan dana kurang lebih sebesar Rp 3,6 triliun termasuk PPN, perlu saya informasikan bahwa Alhamdulillah kondisi dana dari BPDPKS untuk bisa mendanai program ini Insya Allah bisa dilakukan yang sampai dengan 6 bulan,” katanya.

Perintah Jokowi