Women20 Presidensi Fokus Perjuangkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Upaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan akan menjadi fokus prioritas Women20 (W20) Presidensi Indonesia
Penulis: Hendra Gunawan
Editor: Muhammad Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Upaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan akan menjadi fokus prioritas Women20 (W20) Presidensi Indonesia tahun ini.
Sebagai salah satu Engagement Group dari Group of Twenty (G20), W20 berharap para pemimpin negara/pemerintahan menempatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai pusat diskusi global dalam jalur pemulihan ekonomi pasca Covid-19, mempromosikan pembangunan berkelanjutan, dan investasi untuk pertumbuhan inklusif.
Chair Women20 Indonesia, Hadriani Uli Silalahi mengatakan, W20 Presidensi Indonesia ingin mendorong komitmen para pemimpin negara/pemerintahan untuk menempatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai pusat diskusi global terkait pemulihan ekonomi pasca Covid-19.
Baca juga: Delegasi W20 United Kingdom di KTT G20 Woman Leader Summit Apresiasi Pidato Jessica N Widjaja
“Selain itu juga butuh komitmen untuk mengurangi diskriminasi terhadap perempuan untuk berpartipasi aktif dalam pemulihan masa pandemi Covid-19,” katanya dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (10/2/2022).
Selanjutnya, Uli menambahkan, W20 Presidensi Indonesia juga ingin mendorong para pemimpin negara-negara G20 untuk membuka akses perempuan untuk dapat berpartisipasi aktif dalam perekonomian.
Perlu juga dipastikan tidak ada lagi perempuan yang termarjinalisasi dalam pemulihan pembangunan, dan terakhir perlunya membuka akses setara dalam layanan kesehatan bagi perempuan.
“Misi utama W20 Presidensi Indonesia adalah untuk mempengaruhi komitmen tingkat tinggi yang akan dikeluarkan pada G20 Summit (Communique) agar memuat agenda pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di negara-negara G20. Apalagi, pada beberapa Kepresidenan G20 sebelumnya, fokus gender dalam keseluruhan deklarasi masih kecil, tidak pernah melebihi 8 persen,” imbuh Uli.
Menurutnya, salah satu komitmen terbesar tentang kesetaraan gender pernah disampaikan dalam Komunike Pemimpin G20 pada tahun 2014. Ketika itu para pemimpin G20 menyetujui tujuan untuk mengurangi kesenjangan dalam tingkat partisipasi kerja antara laki-laki dan perempuan di negara-negara G20 sebesar 25 persen pada tahun 2025.
Sementara itu Co-Chair W20 Presidensi Indonesia, Dian Siswarini menyatakan bahwa dari sudut pandang global diplomacy, dengan memegang presidensi G20 dan W20, berarti Indonesia menempatkan diri sebagai sentral diplomasi di antara 20 negara ekonomi terbesar dengan berpegang pada penyelesaian empat isu prioritas dari W20.
“Engagement Group W20 ini juga diharapkan mampu mengaktifkan gerakan maupun pemikirin baru dari perempuan, bukan hanya di ranah global tapi juga di dalam negara anggota G20 sendiri dengan didukung oleh best practices sebagai katalis,” tambah Dian.
Baca juga: W20 Indonesia Bertemu W20 Korea Untuk Mempererat Hubungan Bilateral
Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, agenda W20 Presidensi Indonesia selama setahun ini akan mengangkat empat isu prioritas. Pertama, mendorong kesetaraan, keamanan, dan kesejahteraan dengan menghapus diskriminasi yang menghambat partisipasi perempuan dalam perekonomian.
Kedua, mencapai inklusi ekonomi dengan mendukung UMKM yang dimiliki dan dikelola oleh perempuan. Ketiga, mengatasi kerentanan untuk meningkatkan ketahanan, dengan fokus pada perempuan penyandang disabilitas dan perempuan pedesaan. Keempat, tanggapan kesehatan yang setara gender.
Selain itu, posisi Indonesia juga diharapkan dapat semakin mendekatkan rakyat Indonesia khususnya daerah yang menjadi tempat pelaksanaan agenda G20 juga W20 kepada proses diplomasi. Indonesia akan semakin dikenal karena keberagamannya, menarik kunjungan wisatawan, hingga membuka kesempatan investasi yang didukung dengan program-program yang akan dibentuk selama presidensi.
Likupang sebagai side event pertama W20
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.