TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah akan mengalokasikan dana sebesar Rp 5,1 triliun untuk pembangunan perumahan rakyat.

Dana tersebut akan dialokasikan ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Tahun Anggaran (TA) 2022.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Surpijanto menyebutkan hal ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, Rabu (16/2/2022).

Ia mengatakan, Rp 1,98 triliun di antaranya akan dialokasikan untuk membangun 5.141 unit rumah susun (rusun).

Baca juga: Kepala BNPT Resmikan Rusun untuk Anak-anak Mitra Deradikalisasi di Lamongan

"Ditjen Perumahan tahun ini dapat Rp 5,1 triliun," jelas

Ini terdiri dari pembangunan rusun masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pekerja, Aparatur Sipil Negara (ASN), mahasiswa perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan keagamaan.

Untuk pembangunan rumah khusus (rusus), anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 341 miliar bagi masyarakat terdampak program pemerintah, bencana, serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Dengan anggaran tersebut, rusus yang akan dibangun sebanyak 1.823 unit.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Rusun untuk Penonton MotoGP Mandalika, Intip Fasilitasnya

Lalu, di bidang rumah umum dan komersial (RUK), Ditjen Perumahan mengucurkan dana senilai Rp 185 miliar dalam pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).

Iwan mengungkapkan, dana tersebut diberikan untuk pembangunan PSU bagi 20.500 unit rumah.

Pada rumah swadaya, anggaran senilai Rp 2,29 triliun dialokasikan Ditjen Perumahan dengan total 101.250 unit rumah terbangun.

Rumah yang terbangun tersebut tersebar di 34 wilayah Indonesia.

Baca juga: 2 Tersangka Ditetapkan Tersangka Kasus Korupsi Lahan Rusun di Cengkareng Era Ahok

Sementara untuk dukungan lainnya yang terdiri dari manajemen, pengaturan, pembinaan, dan pengawasan, dana yang digelontorkan sebesar Rp 295 miliar.

Selama tahun 2021, Ditjen Perumahan merealisasikan anggaran sebesar Rp 7,31 triliun atau mencerminkan 81,03 persen dana yang diterima yakni Rp 9,023 triliun.

Adapun tahun lalu, anggaran yang tidak terserap artinya sebesar Rp 1,711 triliun yang mayoritas berasal dari Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN). (Suhaiela Bahfein)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Rincian Program Perumahan Rakyat 2022 Senilai Rp 5,1 Triliun"